Pembukaan Seleksi PPPK KemenHAM 2025, Pendaftaran Dibuka Hari Ini
Gambar atau konten salah?
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2026. Pengumuman mengenai seleksi ini disampaikan melalui dokumen resmi pada tanggal 31 Desember 2025. Sebanyak 500 formasi telah disediakan untuk seleksi PPPK ini.
Formasi yang tersedia terdiri dari berbagai posisi, antara lain:
- 242 formasi untuk Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
- 82 formasi untuk Perencana Ahli Pertama
- 108 formasi untuk Penata Layanan Operasional
- 66 formasi untuk Pengelola Layanan Operasional
- 2 formasi untuk Apoteker Ahli Pertama
Pendaftaran resmi untuk seleksi ini dimulai pada hari ini, Rabu (07 Januari 2025) dan akan berakhir pada Jumat (23 Januari 2025). Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. KemenHAM menegaskan bahwa proses seleksi ini tidak memungut biaya dan mengingatkan pelamar untuk waspada terhadap penipuan yang mengklaim dapat menjamin kelulusan.
Calon pelamar yang ingin mendaftar sebagai PPPK KemenHAM harus memenuhi sejumlah syarat umum sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia
- Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat pendaftaran
- Memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang yang dilamar
- Tidak pernah dipidana penjara dua tahun atau lebih
- Tidak berstatus sebagai PNS, CPNS, PPPK, TNI, atau Polri
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
- Belum pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN
- Belum pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam periode yang ditentukan
- Tidak terlibat dalam organisasi terlarang
- Memiliki IPK minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba
Selain syarat umum, setiap posisi juga memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk Analis Sumber Daya Manusia, pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang terkait. Untuk jabatan Perencana Ahli Pertama, pelamar juga diwajibkan memiliki pengalaman serupa.
Setelah mendaftar, pelamar harus mengikuti tata cara pendaftaran sebagai berikut:
- Membuat akun dan mendaftar secara daring di laman https://sscasn.bkn.go.id.
- Hanya diperbolehkan membuat akun satu kali.
- Menyimpan username dan password dengan baik.
- Setelah pendaftaran, mencetak Kartu Pendaftaran dari laman yang sama.
Pada saat pendaftaran, pelamar juga perlu mengunggah beberapa dokumen, termasuk:
- Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia
- Surat pernyataan 16 poin
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
- Pas foto terbaru berukuran 4x6
- Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan
- Transkrip nilai asli
- Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi pelamar jabatan Apoteker
Jadwal seleksi PPPK KemenHAM 2025 dijadwalkan sebagai berikut:
- Pengumuman seleksi: 31 Desember 2025 - 14 Januari 2026
- Pendaftaran seleksi: 7 - 23 Januari 2026
- Seleksi administrasi: 8 - 29 Januari 2026
- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Januari 2026
- Masa sanggah administrasi: 31 Januari - 3 Februari 2026
- Seleksi kompetensi: 11 - 17 Februari 2026
- Seleksi kompetensi tambahan: 27 - 31 Maret 2026
- Pengumuman hasil akhir: 11 April 2026
Dengan adanya seleksi ini, KemenHAM berharap dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang berkualitas dan berkompeten untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
BRI Buka Lowongan Kerja BBAP 2026
KAI Services Buka Lowongan Lulusan SMA, Daftar Besok Ditutup
SKK Migas Buka 35 Lowongan Kerja Hingga 14 Juli 2026
Pertamina Buka Magang, Daftar Hanya 5 Hari
Rekrutmen Lulusan SMA Bea Cukai Mulai Mei 2026 Bersama CPNS
200 Pemuda Desa Kunjungi Jepang, Dapat Pengalaman Praktis
Berita Terbaru
Webinar AI untuk Riset Akademik: Percepat Skripsi dan Tesis
Menteri Dorong Rektor Naikkan Gaji Dosen
Stella Christie: Kunci RI Kuasai AI Ada di Data
SPP SMA Negeri Jawa Barat Akan Dihidupkan Kembali?
Prabowo Hentikan MBG untuk Anak Orang Kaya
BGN Kaji Libatkan Kantin Sekolah untuk MBG
DPR Desak Penataan Taxiway Bandara Halim
Menkeu Purbaya: Surat Tambahan Anggaran IKN Rp 2,86 T Belum Sampai
