Pemerintah Rencanakan B50, Risiko Biaya Tambah Rp29 Tb

Gubernur Indonesia mengumumkan rencana penerapan campuran biodiesel B50, yang akan mulai berlaku pada 01 Juli 2026. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, analis menilai bahwa strategi tersebut tidak akan memberikan penghematan bahan bakar jangka panjang yang signifikan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti ketidakseimbangan harga antara biodiesel berbasis CPO dan diesel konvensional. Berdasarkan data yang dirilis pada Maret 2026, harga Indeks Pasar Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis CPO berada di Rp 13.910 per liter, sementara diesel konvensional berada di kisaran Rp 11.000 hingga Rp 12.100 per liter.

“FAME berbasis CPO saat ini 20% hingga 30% lebih mahal daripada minyak diesel konvensional,” ujar Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya, dikutip Senin 06 April 2026.

Perbedaan harga ini semakin diperparah oleh lonjakan harga CPO global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk menambah biaya subsidi agar tetap menutupi kebutuhan bahan bakar.

Fabby menambahkan, berdasarkan harga Indeks Pasar FAME pada Maret 2026 sebesar Rp13.910 per liter (belum termasuk ongkir), terdapat selisih signifikan dibanding harga diesel yang hanya berkisar Rp11.000–Rp12.100 per liter pada asumsi harga minyak mentah dunia antara US$ 90–100 per barel. “Transisi ke B50 berpotensi meningkatkan subsidi biodiesel sebesar Rp29 triliun di atas alokasi B40, melampaui total penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini,” tambah dia.

IESR mencatat, peningkatan campuran dari B40 ke B50 membutuhkan setidaknya 20,1 juta ton FAME. Hal ini akan meningkatkan beban subsidi biodiesel sebesar Rp 29 triliun di atas alokasi pagu B40.

Lonjakan ini berpotensi melampaui total penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini. Terjadi risiko defisit anggaran subsidi yang tidak lagi mampu ditutup oleh pungutan ekspor, tambah Fabby. Situasi ini dinilai kontradiktif: di satu sisi negara kehilangan pendapatan dari pajak ekspor, namun di sisi lain beban subsidi justru melonjak drastis.

“Penurunan ekspor ini memicu kehilangan penerimaan negara dari pajak dan bea keluar sebesar Rp11,9–14,6 triliun, sebuah kontradiksi kebijakan di mana negara kehilangan pendapatan justru saat beban subsidi melonjak,” kata dia.

Alih-alih memaksakan B50, IESR merekomendasikan agar pemerintah tetap bertahan pada program B40. Berdasarkan kajian mendalam, B40 dianggap sebagai titik keseimbangan yang paling optimal antara penghematan impor, manfaat bagi petani, dan risiko fiskal yang masih terkendali.

“Oleh karena itu IESR merekomendasikan agar pemerintah tidak melanjutkan program B50, dan tetap pada program B40. Upaya penurunan BBM dapat dilakukan dengan mendorong elektrifikasi transportasi secara agresif,” kata dia.

“Untuk mendapatkan hasil optimal penghematan BBM dalam menengah dan jangka panjang, pemerintah perlu segera melakukan percepatan elektrifikasi transportasi kendaraan penumpang, bus, dan roda 2, mendorong penggunaan transportasi publik, perbaikan kualitas bahan bakar minyak dengan mengadopsi standar Euro‑4 ke atas, dan peningkatan standar efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya lagi.

Menurut laporan sebelumnya, campuran 50% bahan bakar nabati/CPO dan 50% solar akan dimulai pada 01 Juli 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan BBM di tengah sulitnya pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.

“Sebagai bagian dari kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50, ini mulai berlaku 01 Juli 2026,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko & Antisipasi Dinamika Global yang dipantau secara daring, Selasa 31 Maret 2026. Airlangga mengatakan Pertamina juga telah siap untuk melaksanakan mandatori tersebut. Selain itu, kebijakan ini akan ada penghematan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter per tahunnya.

“Tentu dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi daripada biodisel yang diperkirakan nilai Rp 48 triliun,” terang Airlangga (riar/rgr).

Dengan semua data ini, jelas bahwa transisi ke B50 akan menambah beban fiskal dan menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan negara. Pendekatan yang lebih berfokus pada B40 dan peningkatan infrastruktur transportasi listrik tampak lebih realistis untuk mencapai penghematan bahan bakar jangka panjang tanpa menekan anggaran.