Penutupan TPA Suwung Dibebani Politik, Artha Tuntut Solusi

Di Badung, pengamat sosial dan politik I Gusti Putu Artha mengungkap bahwa persoalan sampah di Bali seringkali terjalin dengan kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa saat ini Bali “ditekan habis-habisan”, khususnya terkait rencana penutupan permanen TPA Suwung di Denpasar.

Artha membandingkan situasi TPA Suwung dengan TPST Bantargebang di Bekasi dan TPA Kebon Kongok di Mataram, NTB. Menurutnya, kedua TPA tersebut masih menerima residu dan belum mendapat tekanan serupa. Ia menanyakan, “Kenapa Bali saja yang ditekan habis-habisan untuk ditutup permanen Suwung itu? Sedangkan kasus yang sama di Kebon Kongok di Mataram, enggak. Sekarang saja di Bantargebang per 1 Agustus kan masih boleh residu masuk,” ujar Artha seusai Talk Show Malu Dong x Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa bertajuk Bali Darurat Sampah: Lantas Gerak Apa yang Bisa Kita Lakukan? di Pantai Kelan, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (23 Mei 2026) malam.

Artha menduga tekanan terhadap TPA Suwung lebih besar karena adanya kepentingan politik tertentu. Ia juga menyinggung keterlibatan PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang sebelumnya meminta kawasan Suwung dibersihkan. “Artinya sejak awal saya menduga, ini ada titipan politik dari tetangga sebelah yang sedang kerja ini. Agar zona ini tetap bersih. Karena jejak digitalnya kan sudah terjadi tahun 2023. Ketika itu BTID membuat konferensi pers untuk meminta membersihkan Suwung,” imbuhnya.

Meski demikian, Artha menilai tekanan tersebut juga membawa dampak positif bagi Bali. Ia menegaskan bahwa hal itu mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk mulai memilah sampah di tingkat rumah tangga. “Ini menguntungkan Bali sehingga habit, kebiasaan masyarakat mulai berubah dan kita dorong terus ke sana,” kata mantan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di sisi lain, Artha mengingatkan bahwa penutupan TPA Suwung tanpa solusi alternatif justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ia menyoroti fakta bahwa pemerintah mengakui masih belum siap menutup TPA Suwung pada 31 Agustus 2026 karena masih membutuhkan TPA alternatif.

Artha berharap Menteri Lingkungan Hidup tidak menutup TPA Suwung hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) benar-benar beroperasi. “Kalau ingin Bali tetap bersih sementara ini, menunggu PSEL berfungsi,” pungkasnya.

Perdebatan ini menyoroti ketegangan antara kebijakan lingkungan dan dinamika politik lokal. Tekanan kuat terhadap TPA Suwung menuntut solusi yang seimbang antara kebutuhan pengelolaan sampah dan kepentingan politik, sementara perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya menjaga kebersihan Bali.