Prabowo: Desa Tidak Pakai Dolar, Depresiasi Rupiah Terjangkas

Presiden Prabowo Subianto baru saja mengungkap pandangannya tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari‑hari. Pernyataan ini muncul saat nilai rupiah menembus Rp 17.600 per dolar, jauh di atas target APBN 2026 sebesar Rp 16.500.

“Masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS untuk transaksi,” jelas Prabowo. Ia menekankan bahwa walaupun begitu, kelemahan mata uang domestik tetap merembes ke tingkat desa.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menanggapi komentar tersebut. Ia menegaskan bahwa meski masyarakat desa tidak bertransaksi dalam dolar, dampak pelemahan rupiah akan terasa. Ekonomi Indonesia kini semakin terhubung dengan sistem global, sehingga kebutuhan barang impor, seperti LPG, pupuk, kendaraan bermotor, dan barang elektronik, menjadi bagian penting dalam kehidupan desa.

“Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa,” kata Bhima saat dihubungi pada 17 Mei 2026. Ia menambahkan, “Emangnya orang desa nggak pakai barang‑barang impor. Mulai dari handphonenya, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya itu semua akan terpengaruh.”

Bhima menyoroti bahwa pupuk, yang banyak dipakai di sentra pertanian, juga akan terpengaruh harganya ketika rupiah melemah. Ia mengajak pemerintah untuk mempersiapkan skenario mitigasi, bukan hanya menantang situasi tanpa persiapan. “Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai sekitar 7% dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm yang perlu dicermati serius karena bisa berdampak pada investasi dan ketenagakerjaan. “Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga‑harga akan menekan di pedesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak bekerja, dan tidak berpenghasilan kan itu akan jadi beban desa,” tambahnya.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa pelemahan rupiah ke kisaran Rp 17.600 per dolar tetap masuk ke ekonomi pedesaan melalui berbagai jalur harga. Ia menyebutkan bahwa pupuk masih bergantung pada bahan baku impor, harga BBM domestik dipengaruhi harga minyak dunia yang dihitung dalam dolar AS, dan pakan ternak menggunakan jagung serta bungkil kedelai impor. Selain itu, obat‑obatan di puskesmas, bahan pangan olahan, hingga produk konsumsi sehari‑hari juga memiliki komponen impor yang cukup besar.

“Karena itu, ketika rupiah melemah tajam, dampaknya terhadap inflasi pedesaan sebenarnya bukan persoalan apakah akan terjadi atau tidak, melainkan seberapa cepat transmisinya muncul. Biasanya efek tersebut mulai terasa dalam satu hingga dua kuartal setelah depresiasi terjadi,” ujarnya saat dihubungi.

Dari perspektif makro, Yusuf menjelaskan bahwa persoalan yang lebih sensitif terletak pada sinyal kebijakan yang ditangkap pasar. Pasar valas sangat bergantung pada persepsi mengenai komitmen otoritas dalam menjaga stabilitas. “Dalam situasi seperti itu, ekspektasi pelemahan bisa berkembang menjadi tekanan nyata. Investor mulai meningkatkan lindung nilai, permintaan dolar naik, arus modal keluar membesar, dan depresiasi rupiah akhirnya memperkuat dirinya sendiri. Situasi ini dalam ekonomi sering disebut sebagai self‑fulfilling depreciation,” jelasnya.

Yusuf menegaskan bahwa dalam jangka panjang, narasi yang terlalu menenangkan justru berisiko menurunkan rasa urgensi publik terhadap kebutuhan reformasi struktural. Ia menyoroti bahwa tekanan kurs yang berulang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki persoalan mendasar, mulai dari ketergantungan impor pangan dan energi, pasar keuangan domestik yang dangkal, hingga disiplin fiskal yang sering diuji ketika tekanan global meningkat.

Dengan demikian, para ekonom menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak pelemahan rupiah. Dampak tidak hanya dirasakan di kota, tetapi juga merembes ke desa melalui barang impor dan inflasi. Kebijakan yang proaktif dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk mengurangi risiko ekonomi di tingkat paling dasar.