Program Sekolah Maung Bogor: Pendaftaran 25–29 Mei, Seleksi 8 Juni

Program Sekolah Maung akan mulai membuka pendaftaran di Kota Bogor pada 25 Mei 2026 hingga 29 Mei 2026. Pendaftaran akan dilakukan di dua sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Kota Bogor dan SMK Negeri 3 Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat kerja bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan program tersebut. “Kita melakukan rapat kerja dalam rangka membahas program Sekolah Maung yang sebelumnya sudah pernah dibahas oleh KCD, SMA 1, dan SMK 3. Jadi hari ini kita memastikan juklak-juknisnya (petunjuk pelaksanaan-petunjuk teknisnya), apa saja yang masuk ke dalam kriteria,” ujar Fajar pada 21 Mei 2026.

Fajar menjelaskan bahwa terdapat empat jalur dalam penerimaan Sekolah Maung: potensi akademik, prestasi akademik, akademik berbasis sertifikat, dan non-akademik. “Empat kriteria ini punya proporsi sendiri-sendiri. Potensi akademik itu dari IQ 10 persen, lalu 50 persen dari prestasi akademik, 20 persen akademik berbasis sertifikat, dan 20 persen dari non-akademik,” katanya.

Setiap jalur memiliki bobot penilaian yang berbeda. Untuk jalur potensi akademik dan prestasi akademik, komposisinya terdiri dari 40 persen nilai rapor dan 60 persen Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sementara akademik berbasis sertifikat menggunakan 40 persen TKA dan 60 persen sertifikat. Jalur non-akademik menggabungkan 40 persen TKA dan 60 persen sertifikat.

Menurut Fajar, pendaftaran Sekolah Maung akan dibuka pada 25 Mei 2026, 26 Mei 2026, 28 Mei 2026, dan 29 Mei 2026. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 8 Juni 2026. “Ketika anak tersebut tidak masuk ke Sekolah Maung, tanggal 8 Juni sudah dipetakan otomatis. Jadi anak tersebut masih bisa mengikuti pendaftaran sekolah reguler, tapi waktunya hanya satu hari sampai jam 23.59 WIB,” ucapnya.

Fajar mengingatkan agar proses tersebut dipersiapkan secara matang karena waktu yang sangat singkat berpotensi memicu penumpukan pendaftar. “Kami di DPRD mengingatkan terkait tenggang waktu yang sangat singkat ini benar-benar harus disiapkan secara matang, karena posisinya bisa jadi chaos,” katanya.

Selain itu, DPRD Kota Bogor juga membahas skema domisili serta rencana kerja sama dengan sekolah swasta pendamping. Namun, hingga kini mekanisme kerja sama tersebut masih belum diumumkan secara rinci. “Nanti domisili pun ada sekolah swasta kerja sama. Tapi kerja samanya dengan siapa, mekanismenya seperti apa, itu belum diinformasikan secara detail,” ujarnya.

Fajar menyebut bahwa siswa kurang mampu nantinya akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kalau memang siswanya tidak mampu, akan dibiayai oleh provinsi. Nilainya juga sedang dihitung oleh provinsi, jadi sampai saat ini belum bisa dirilis,” katanya.

Untuk SMK Negeri 3 Kota Bogor, terdapat lima kompetensi keahlian yang dibuka: Kuliner, Busana, Tata Kecantikan, Perhotelan, dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Jurusan kuliner memiliki lima kelas, busana tiga kelas, tata kecantikan dua kelas, perhotelan dua kelas, dan TKJ dua kelas. “Jurusan kuliner ada lima kelas, busana tiga kelas, tata kecantikan dua kelas, perhotelan dua kelas, dan TKJ dua kelas,” ucap Fajar.

Berbeda dengan SMA, seleksi di SMK Negeri 3 menggunakan 100 persen nilai rapor. Penilaian juga disesuaikan dengan jurusan yang dipilih. Untuk TKJ dan jurusan teknik, bobot matematika dan IPA lebih besar. Sedangkan untuk perhotelan, busana, dan pariwisata, bobot bahasa dan bahasa Inggris lebih besar, jelasnya.

Fajar menyebut nilai rata-rata minimal untuk mendaftar di kedua sekolah tersebut adalah 85. “Kalau nilainya di bawah itu, kemungkinan tidak masuk karena rata-ratanya harus 85,” katanya.

Beberapa persyaratan pendaftaran diuraikan mulai dari domisili KK dan KTP minimal satu tahun, nilai rapor rata-rata minimal 85, hingga syarat sertifikat sesuai jalur yang dipilih. Selain itu, calon peserta diwajibkan melampirkan surat pernyataan rencana melanjutkan pendidikan ke universitas tertentu yang disetujui orang tua. “Dari sekarang sudah dipetakan mau universitas mana. Harus ada surat pernyataan dari orang tua dan orang tua harus setuju,” ujarnya.

Peserta juga diwajibkan mengikuti tes psikologi dengan minimal IQ 130 skala Wechsler yang diterbitkan oleh lembaga psikologi yang terdaftar di Lembaga Psikolog Indonesia. “Tes psikologi ini harus dikeluarkan oleh lembaga psikolog yang terdaftar di LPI. Jadi tidak bisa sembarangan,” tegasnya.

Terkait jumlah rombongan belajar (rombel), SMA Negeri 1 Kota Bogor diperkirakan memiliki rata-rata 32 siswa per kelas, sementara SMK Negeri 3 telah menetapkan 32 siswa per kelas.

Fajar menegaskan bahwa perbedaan utama Sekolah Maung dengan sekolah reguler terletak pada kurikulum yang digunakan. “Sekolah Maung mengadopsi dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan Cambridge. Jadi harus dua bahasa,” katanya. Ia juga mengingatkan para calon peserta didik untuk mempersiapkan mental dan psikologis sebelum mengikuti seleksi. “Yang pintar bukan hanya Anda. Jadi harus siap secara mental dan psikologi,” ujarnya.

Berkenaan dengan kesiapan pelaksanaan, pihak KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat disebut telah menyiapkan regulasi program hingga tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, persoalan anggaran masih menjadi perhatian utama. “Yang masih jadi kendala itu mungkin anggaran, terutama terkait sekolah pendamping yang perlu diformulasikan,” kata Fajar.

DPRD Kota Bogor juga meminta agar kuota domisili diprioritaskan bagi warga Kota Bogor mengingat keterbatasan jumlah SMA di wilayah tersebut. “Kami berharap domisili ini dikhususkan untuk warga Kota Bogor, walaupun tidak menutup kemungkinan warga daerah lain ikut mendaftar,” katanya. Selain itu, DPRD juga meminta agar biaya tes psikologi tidak dibebankan kepada orang tua siswa kurang mampu. “Karena mungkin ada orang yang kurang mampu, itu harus dicarikan solusinya. Jangan dibebankan kepada orang tua murid,” pungkasnya.

Program Sekolah Maung ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Jawa Barat. Dengan menyiapkan jalur seleksi yang beragam, menegaskan standar akademik tinggi, serta membuka peluang bagi siswa berprestasi, program ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk mengejar pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, perhatian terhadap aspek domisili, biaya, dan dukungan psikologis menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.