Puan Peringatkan Alarm Sepi Murid SD Negeri

Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal fenomena sekolah dasar negeri yang sepi peminat. Di tahun ajaran baru 2026/2027, sejumlah SD negeri di berbagai daerah bahkan tidak mendapatkan satu pun murid baru untuk kelas 1. Situasi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," ujar Puan dalam keterangan tertulis pada Rabu, 15 Juli 2026.

Puan mendesak pemerintah untuk melakukan pengecekan dan kajian yang lebih mendalam. Pertanyaan utamanya, apakah ini gejala umum yang terjadi di seluruh Indonesia atau hanya kasus terisolasi di beberapa tempat. Jika ternyata kasuistik, maka pendekatan yang diperlukan harus lebih spesifik, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Sebaliknya, jika krisis jumlah murid ini sudah menjadi masalah nasional, Puan menilai solusi sederhana seperti menutup atau menggabungkan sekolah tidaklah cukup. "Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu melihat, sekolah yang kekurangan murid sebenarnya mencerminkan beberapa persoalan sekaligus. Di satu wilayah, penyebabnya bisa jadi karena menurunnya jumlah anak usia sekolah. Di wilayah lain, masalahnya bisa berkaitan dengan perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, atau menurunnya kepercayaan orang tua terhadap mutu dan karakter layanan sekolah negeri.

Pemerintah, kata Puan, tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk semua daerah. Ia mengusulkan agar pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan. Peta ini harus berbasis desa dan kecamatan, serta mengintegrasikan berbagai data penting.

"Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan," jelas mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Peta dasar tersebut kemudian harus menjadi acuan untuk mengevaluasi keberadaan setiap sekolah. Evaluasi ini akan menentukan langkah selanjutnya: apakah sekolah perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabung dengan sekolah lain, atau tetap dipertahankan karena memiliki fungsi strategis untuk akses pendidikan masyarakat.

Puan memberikan catatan penting. "Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, Pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman," katanya.

Ia melanjutkan, "Termasuk waktu tempuh yang wajar, kesiapan sekolah penerima, serta jaminan bahwa anak dari keluarga rentan tidak putus sekolah karena lokasi pendidikan menjadi semakin jauh." Keputusan pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid atau biaya operasional semata.

Puan juga menyoroti pentingnya transformasi sekolah negeri. Sekolah negeri harus kembali relevan dengan harapan masyarakat. Pemerintah perlu memperbaiki kualitas pembelajaran, memperkuat karakter dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kompetensi guru, menjamin keamanan sekolah, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua.

"Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," sebut Puan.

Ia memastikan DPR akan mengawal proses penataan sekolah dasar. Tujuannya adalah reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar pengurangan jumlah satuan pendidikan. "Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik," ungkapnya.

Fenomena SD negeri tanpa murid baru ini menjadi pengingat bahwa persoalan pendidikan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Di balik angka-angka, ada persoalan demografi, kepercayaan publik, dan kualitas layanan yang saling terkait. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menghitung jumlah murid, tetapi juga memastikan setiap anak Indonesia tetap bisa mengenyam pendidikan dasar yang layak dan terjangkau.