Rupiah Menembus Rp17.300, BI Gagal Menahan Pelemahan, Fiskal Tertekan

Nilai tukar rupiah terus melemah melawan dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan, mata uang Indonesia menembus level Rp 17.300-an/US$, menandai titik kritis bagi kebijakan moneter dan fiskal negara.

Menurut Deni Friawan, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), pelemahan rupiah bukan sekadar masalah eksternal. “Menurut saya dari yang ada, memang BI serba salah karena ini dia sudah berusaha melakukan intervensi terhadap rupiah,” ujarnya pada 23 April 2026. Ia menilai bahwa Bank Indonesia (BI) sudah berada di jalur yang tepat dengan melakukan triple intervention—intervensi pasar, penyesuaian suku bunga, dan pengelolaan cadangan devisa—dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Namun, efektivitasnya terbatas karena ruang kebijakan semakin sempit, baik dari sisi suku bunga maupun cadangan devisa.

“Instrumen BI juga terbatas, mau gimana lagi? Paling kan intervensi rupiah secara langsung di pasar, tetapi kan nggak bisa intervensi terus‑terusan karena cadangan devisanya bisa habis. Mau naikkan suku bunga mungkin dia juga sulit karena khawatirnya memperparah situasi,” tambah Deni. Ia menekankan bahwa intervensi langsung di pasar membutuhkan cadangan devisa yang cukup, dan kenaikan suku bunga dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Deni juga menyoroti faktor fiskal. “Sampai saat ini pemerintah tidak melakukan adjustment terhadap harga BBM subsidi, khawatirnya akan terjadi peningkatan besaran subsidi di tengah ruang fiskal kita yang sudah terbatas karena utang tinggi, belanja besar, ditambah tekanan subsidi semakin besar sehingga perkiraan defisit akan membesar,” jelasnya. Ia menambahkan, “Itu memberikan kekhawatiran bagi pelaku pasar apakah pemerintah Indonesia mampu menjaga stabilitas dan kesehatan fiskalnya di tengah tekanan yang besar itu.”

Di sisi kebijakan domestik, Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa pelemahan rupiah ke level Rp 17.300 dipicu kombinasi sentimen global dan domestik. Dari luar negeri, penguatan dolar AS tetap kuat berkat suku bunga tinggi dan ketidakpastian geopolitik yang memicu aliran modal keluar dari pasar negara berkembang. Di dalam negeri, tekanan datang dari kebutuhan impor energi yang tinggi, persepsi risiko fiskal, dan aliran devisa yang belum optimal.

“Ini yang membuat rupiah relatif lebih tertekan dibandingkan beberapa negara peers, karena faktor fundamentalnya belum cukup kuat menjadi penahan guncangan,” ujar Rizal. Ia menekankan bahwa intervensi BI bersifat defensif, bukan ofensif. Tanpa dukungan kebijakan fiskal dan penguatan sektor riil, upaya stabilisasi dianggap hanya “jalan di tempat,” meskipun instrumennya sudah optimal.

“Di titik ini problemnya bukan semata BI kurang agresif, tetapi tekanan yang dihadapi memang struktural dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen moneter,” tambah Rizal. Ia menyoroti perlunya koordinasi kebijakan yang lebih kuat. Pemerintah harus mempercepat implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk menambah suplai valas, menjaga kredibilitas fiskal agar persepsi risiko tidak memburuk, serta menekan ketergantungan impor energi yang selama ini menjadi sumber tekanan kronis pada rupiah.

“Tanpa langkah ini, intervensi BI hanya akan menjadi penahan sementara, bukan solusi permanen,” tegas Rizal. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang kuat adalah kunci untuk menstabilkan nilai tukar.

Pengamat komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa tekanan rupiah wajar karena kenaikan harga minyak dunia. Ia menilai BI sudah cukup masif dalam intervensi, namun “ini sebenarnya yang dipermasalahkan adalah pemerintah, Kementerian Keuangan. Ini kan permasalahannya defisit anggaran, utang pemerintah jatuh tempo yang begitu besar, ini yang membuat rupiah melemah,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa tekanan rupiah tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Ia menyoroti bahwa fundamental ekonomi Indonesia sedang tidak baik, terutama setelah dipecatnya dua direktur jenderal Kementerian Keuangan. “Dipecatnya dua dirjen Kemenkeu itu juga jadi alasan alarm sebenarnya, berarti ada permasalahan dari sisi fiskal, pelebaran defisit anggaran, cashflow, pembayaran bunga utang, masalah yang terus menumpuk, gitu. Itu akan dibaca bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sedang tidak baik‑baik saja,” kata Bhima.

Menurut Bhima, kepercayaan terhadap kebijakan fiskal menurun. “Jadi perbaikannya tidak hanya kerja keras dari BI, mungkin ke depan akan ada kenaikan suku bunga, tetapi itu kecil untuk bisa mengendalikan nilai tukar rupiah dan efek yang ditimbulkan kalau suku bunga dinaikkan adalah daya beli masyarakat dan pelaku usaha akan semakin tertekan. Jadi kuncinya dimana? Kuncinya itu trust dimulai dari manajemen fiskal,” jelasnya.

Secara keseluruhan, rupiah berada di persimpangan antara kebijakan moneter yang terbatas dan tekanan fiskal yang meningkat. BI berusaha menahan nilai tukar melalui intervensi pasar dan penyesuaian suku bunga, namun cadangan devisa yang menipis dan ketidakpastian fiskal membuat upaya tersebut menjadi tantangan besar. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan fiskal, menstabilkan defisit, dan meningkatkan aliran devisa melalui ekspor sumber daya alam. Tanpa langkah-langkah tersebut, intervensi BI kemungkinan hanya akan menahan situasi sementara, bukan menyelesaikan akar masalah.