Sekolah Rakyat Tahap Dua Mulai Beroperasi di 20 Lokasi

Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua. Sekolah-sekolah ini tersebar di 20 lokasi yang berada di empat provinsi berbeda. Kini, sekolah-sekolah tersebut mulai beroperasi seiring dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat adalah wujud nyata komitmen pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Caranya dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata di berbagai daerah.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pemerataan akses pendidikan," kata Dody dalam keterangan tertulis pada Rabu, 15 Juli 2026.

Tahap kedua pembangunan ini mencakup kawasan pendidikan di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Proyek-proyek tersebut berlokasi di berbagai kabupaten dan kota. Di Sulawesi Selatan, ada Kabupaten Bone, Sinjai, Takalar, dan Kota Makassar. Di Sumatera Utara, proyek berada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan. Sementara di Jawa Timur, lokasinya meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Di Maluku, pembangunan dilakukan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah.

Setiap kawasan Sekolah Rakyat dibangun sebagai kompleks pendidikan terpadu. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Ada gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, ada rumah susun untuk guru, asrama untuk siswa, kantin, masjid, dan gedung ibadah lainnya. Tersedia juga gedung serbaguna, ruang terbuka hijau, dan fasilitas olahraga. Di beberapa lokasi, bahkan ada lapangan sepak bola berstandar FIFA, jogging track, lapangan basket, area serbaguna, dan taman edukasi. Semua fasilitas ini didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah, mengatakan bahwa dimulainya MPLS menjadi tanda penting. Ini menunjukkan infrastruktur yang dibangun sudah bisa dimanfaatkan. Masyarakat pun mulai merasakan manfaat langsung dari proyek ini.

"Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan. Dimulainya kegiatan MPLS menjadi bukti bahwa hasil pembangunan yang dikerjakan Nindya Karya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan proyek ini bukan hanya diukur dari rampungnya konstruksi, tetapi dari manfaat yang terus dirasakan oleh generasi penerus bangsa," ujar Firmansyah.

Nindya Karya adalah BUMN konstruksi yang mengerjakan proyek Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Perusahaan ini memastikan semua proyek diselesaikan dengan mengutamakan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. Ketepatan waktu juga menjadi prioritas. Perseroan menjamin seluruh fasilitas sudah siap digunakan sejak hari pertama kegiatan belajar mengajar dimulai.

Proyek Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap di berbagai wilayah, diharapkan kesenjangan pendidikan antara daerah dapat dikurangi. Keberadaan fasilitas seperti asrama dan rumah susun guru juga menjadi nilai tambah, karena mendukung proses belajar mengajar yang lebih kondusif, terutama di daerah yang mungkin memiliki keterbatasan akses transportasi atau tempat tinggal.