Siak Revitalisasi KITB: MNS Investasi Rp300 Miliar Riau

Siak, sebuah kabupaten di Riau, menghadapi tekanan fiskal yang menuntut solusi inovatif. Dalam upaya memanfaatkan potensi maritimnya, pemerintah daerah menyalurkan energi pada Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), yang selama ini tampak tidak aktif.

Peresmian galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) menjadi titik balik. Bersama pembangunan akses jalan sepanjang 1,2 km yang didanai sepenuhnya oleh sektor swasta, proyek ini menandai langkah nyata dalam revitalisasi kawasan industri tersebut.

Melalui negosiasi intensif, Pemkab Siak berhasil meyakinkan PT MNS untuk menanamkan investasi lebih dari Rp 300 miliar. Tahap awal proyek ini sudah terealisasi dengan modal lebih dari Rp 100 miliar. Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyatakan bahwa galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar di Sumatera.

Acara peresmian dimulai dengan Bupati Afni, yang didampingi jajaran komisaris dan direksi PT MNS serta komisaris dan direksi PT KITB. Forkompimda turut hadir, bersama pengurus Kadin Riau, DPRD, LAM Siak, dan perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Afni mengapresiasi komitmen PT MNS mengucurkan investasi besar di KITB, menandai babak baru bagi ekonomi maritim di kawasan industri tersebut.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Saya berterimakasih kepada PT MNS yang dengan berani mengucurkan investasi besar di KITB. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujar Afni pada 20 April 2026.

Bupati Afni menegaskan bahwa KITB diproyeksikan menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan di Provinsi Riau dan Sumatera. Ia menilai lokasi ini akan menjadi jalur distribusi pasokan komoditas baik ke dalam maupun keluar provinsi, serta lintas negara.

Dengan melibatkan pihak swasta, Siak berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Afni menggambarkan KITB sebagai harta karun yang dimiliki oleh Siak dan sedang dibenahi secara perlahan. Ia menekankan pentingnya penataan ulang kawasan, mempermudah investasi, mempercepat proses izin, dan memperjelas aturan hukum agar investor tidak ragu berinvestasi.

“Saya juga meminta agar kawasan ini ditata ulang. Investasi dipermudah, proses izin dipercepat, aturan hukumnya diperjelas, agar investor tidak ragu dan memiliki kepastian berinvestasi di sini. Saya ingatkan kepada jajaran saya, jangan ada pungli-pungli kepada para investor,” tegas Afni.

Menurutnya, KITB sudah lama “tertidur”. Meskipun instrumen pengembangan kawasan sudah lengkap—dari pengelola, peraturan daerah, hingga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)—kawasan industri hanya menjadi judul. Tanah terus berkurang karena peralihan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Investor yang seharusnya membangun berbagai industri belum terlihat, dan lahan yang sudah mereka kuasai masih semak belukar.

Afni menuntut peninjauan ulang SHGB yang sudah dialihkan. Ia menegaskan bahwa tenant-tenant yang sudah menguasai lahan harus diberi peringatan dan ditanya kapan mereka akan memulai pembangunan. Jika serius, ia bersedia membantu proses perizinan cepat. Ia menegaskan bahwa tenant-tenant lain harus memenuhi standar seperti MNS.

“Beberapa bulan yang lalu mereka ekspose rencana bisnis di depan saya, kita yakinkan dan Alhamdulillah hari ini ground breaking. Ini namanya bukan omon-omon,” ujar Afni disambut tepuk tangan.

Afni juga menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan berjanji bahwa pengelolaan Kawasan Pelabuhan akan diberikan kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Prosesnya sedang dipersiapkan, karena syarat kementerian menuntut BUP baru, bukan BUP lama. Ia memohon doa agar pelabuhan di kawasan ini kembali dikelola secara lokal.

Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menjelaskan bahwa pembangunan galangan kapal ini, mulai dari konstruksi hingga operasional, akan menyerap tenaga kerja sekitar 200 orang. Mayoritas tenaga kerja akan berasal dari warga Siak dengan latar belakang keahlian teknik, khususnya teknik pengelasan. Ia menegaskan bahwa PT MNS mengikuti saran Bupati untuk memprioritaskan warga lokal.

Yudi juga menyoroti potensi pasar. Berdasarkan studi kelayakan, arus kapal luar dan dalam negeri di Provinsi Riau mencapai 8.539 untuk kapal domestik dan 331 untuk kapal luar negeri. Lokasi galangan dekat muara, menghadap langsung Selat Padang, menambah keunggulan. PT MNS mengoperasikan 123 kapal milik sendiri.

“Lokasi ini sangat strategis, apalagi kami percaya komitmen kepemimpinan Ibu Bupati yang ramah investor, makanya kami tidak ragu untuk berinvestasi tahap pertama Rp100 miliar lebih di sini. Berdasarkan kajian kami ada 8.539 lalu lintas kapal domestik, dan 331 kapal luar negeri yang keluar masuk Provinsi Riau. Selain itu sampai tahun ini tidak ada galangan kapal lain lagi yang tersedia,” urainya.

Selain galangan kapal, PT MNS juga membangun fasilitas pemurnian air sendiri. Akses jalan sepanjang 1,2 km dibangun dengan nilai lebih dari Rp 7 miliar, mempermudah jalur akses di kawasan industri. Fasilitas Reverse Osmosis (RO) dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mengatasi tantangan ketersediaan air di KITB. Setelah mendapat arahan dan dukungan Pemda Siak, PT MNS mengeksekusi pembangunan jalan sekitar Rp 1,2 miliar.

Dengan investasi ini, Siak berupaya mengubah KITB dari kawasan yang sempat terabaikan menjadi pusat industri maritim yang produktif. Proyek ini menandai langkah konkret pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi maritim, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga lokal. Keberhasilan galangan kapal ini diharapkan menjadi contoh bagi pengembangan kawasan industri lainnya di wilayah Sumatera.