Survei BPS: Literasi Keuangan Nasional 69,57%

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan hasil survei nasional terbaru mereka. Survei yang bernama Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 ini melibatkan 75.000 orang responden. Mereka tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Cara pengambilan datanya pun langsung, lewat wawancara tatap muka. Petugas survei dibantu oleh sistem komputer yang disebut Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Hasilnya? Tingkat literasi keuangan nasional pada tahun 2026 mencapai 69,57%. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 66,64%.

Literasi keuangan sendiri bukan sekadar tahu soal uang. Indeks ini diukur dari lima parameter: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa seseorang disebut well literate kalau memenuhi semua parameter itu.

"Jika seseorang memenuhi seluruh parameter tersebut maka dikatakan well literate. Indeks literasi keuangan 2026 adalah sebesar 69,57% yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk Indonesia umur 15-79 tahun telah memenuhi kriteria well literate," kata Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Agustus 2026.

Definisi literasi keuangan menurut BPS adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, demi mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Kalau dirinci berdasarkan jenis keuangan, indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57%. Sementara untuk jenis syariah, angkanya lebih rendah, yaitu 43,07%. Lalu, provinsi dengan literasi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta, dengan level 84,01%.

Selain literasi, BPS juga mengukur inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan tahun 2026 berada di level 93,61%. Angka ini juga naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,74%.

"Indeks inklusi keuangan secara nasional pada 2026 meningkat dari 92,74% menjadi 93,61% atau naik 0,87 poin. Kenaikan ini terutama berasal dari keuangan konvensional yang meningkat dari 92,61% menjadi 93,52%," jelas Amalia.

Inklusi keuangan artinya ketersediaan akses terhadap produk atau layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Semua itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka.

Survei ini juga menanyakan soal pengetahuan tentang penjaminan simpanan. Ternyata, 62,51% responden tahu bahwa simpanan mereka dijamin. Namun, hanya 46,31% yang tahu tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau pernah melihat logo LPS.

Pengetahuan soal penjaminan polis asuransi jauh lebih rendah. Hanya 12,47% responden yang tahu polis asuransi mereka akan dijamin. Angka ini adalah persentase penduduk usia 15-79 tahun yang memiliki polis asuransi (selain BPJS) dan mengetahui bahwa polisnya dijamin.

"Hasil SNLIK penting karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan program literasi dan inklusi keuangan di tahun-tahun berikutnya," tutup Amalia.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meski ada kenaikan, masih ada sekitar 30 dari 100 orang yang belum memenuhi kriteria well literate. Kesenjangan antara literasi konvensional dan syariah juga cukup lebar, begitu pula dengan pengetahuan tentang penjaminan simpanan dan polis asuransi.