Telur Turun Harga di Peternak, Surplus 13% Mengintai Pasar

Harga telur di tingkat peternak turun drastis hingga mencapai Rp 22.500 per kilogram, sedangkan harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen masih di Rp 26.500 per kilogram. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh ketersediaan telur yang tinggi di pasar.

Menurut proyeksi, produksi telur nasional pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 7,3 juta ton. Namun kebutuhan nasional hanya sekitar 6 juta ton, sehingga tersisa sekitar 800 ribu ton surplus, setara dengan 13 persen dari kebutuhan. “Sehingga masih ada surplus kurang lebih secara nasional itu sekitar 800 ribu ton surplus atau kurang lebih sekitar 13% dari kebutuhan nasional,” kata Agung setelah rapat dengan asosiasi dan peternak di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada 12 Mei 2026.

Agung menilai surplus sebesar 13 persen bukan masalah besar dan dapat dikendalikan. Namun ia juga menemukan fenomena peran harga di lapangan. Menurutnya, beberapa peternak menjual telur dengan harga rendah karena telur adalah komoditas yang terus diproduksi setiap hari, sehingga stoknya terus bertambah. “Harga ini dibentuk oleh mekanisme pasar. Artinya 98% peternak, petelurnya rakyat dan di situlah letak dari harga itu terbentuk. Jadi kalau ada peternak yang mau jual Rp 19.000 dan ada yang jual Rp 23.000, tentu Rp 19.000 yang dipilih oleh middleman. Padahal dijualnya di harga konsumennya relatif tidak turun juga,” jelas Agung.

Harga rata-rata nasional telur di tingkat peternak adalah Rp 24.500 per kilogram. Penurunan harga terjadi di daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Melalui konsolidasi dengan asosiasi peternak dan koperasi, Agung meminta agar harga di tingkat peternak mencapai Rp 26.500 per kilogram. “Nah oleh karena itu maka tadi sudah disepakati juga oleh teman-teman asosiasi teman-teman koperasi dan pelaku untuk bersama-sama menjaga agar harga ini menuju pada harga acuan di tingkat produsen atau on-farm sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapanas yaitu di angka 26.500 per kilogram,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan menambahkan bahwa penurunan harga di tingkat peternak tidak lepas dari peran middleman atau tengkulak. “Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu,” ujar Herry. Ia meminta bantuan pemerintah untuk menindak para middleman yang mempermainkan harga. “Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tau tadi harga berapa dibilang? Rp 21.000, kalian beli telur berapa? Rp 29.000–Rp 30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp 8.000 itu? Itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli,” tambahnya.

Situasi ini membuat peternak merugi, padahal biaya produksi telur berkisar Rp 24.000 per kilogram. “Biaya produksi sekarang Rp 24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita,” terangnya.

Secara keseluruhan, penurunan harga telur di tingkat peternak dipengaruhi oleh surplus produksi, mekanisme pasar, dan peran middleman. Pemerintah dan asosiasi peternak berusaha menstabilkan harga agar tetap sesuai dengan acuan produsen, sementara peternak menuntut perlindungan dari praktik harga yang tidak wajar. Hasilnya, pasar telur di Indonesia berada di titik kritis antara penawaran berlebih dan kebutuhan konsumen, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut antara semua pihak terkait.