Tol Indonesia Bergerak: Dari Tunai ke MLFF Tanpa Setop

Perjalanan sistem pembayaran tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978, ketika Tol Jagorawi pertama kali dibangun. Tol ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, dan memiliki panjang 59 km termasuk jalan akses. Sejak saat itu, sistem pembayaran tol di Indonesia terus berubah.

Awalnya, pengendara membayar tol secara tunai. Setiap kendaraan yang masuk gerbang tol harus mengambil tiket, lalu membayar tunai kepada petugas yang berjaga. Proses ini memakan waktu lama dan sering menimbulkan antrean panjang.

Transisi menuju pembayaran otomatis dimulai ketika kartu tol mulai digunakan secara serempak di seluruh gerbang tol Indonesia pada Oktober 2017. Sejak saat itu, gerbang tol tidak lagi menerima pembayaran tunai. Pemerintah mengklaim bahwa penggunaan kartu tol dapat memperpendek waktu transaksi menjadi 2‑3 detik, dibandingkan 7‑8 detik sebelumnya.

Penggunaan kartu tol juga membawa dampak pada tenaga kerja di gerbang tol. PT Jasa Marga (Persero) Tbk pernah mengungkapkan bahwa penerapan elektrifikasi pada gerbang tol berdampak kepada 1.351 penjaga gerbang tol. Para pegawai yang terdampak otomatisasi diberikan pilihan: pindah menjadi staf di kantor pusat, pindah menjadi staf di kantor cabang, menjadi pegawai di anak usaha, menjadi wiraswasta di rest area jalantol milik perseroan, atau pensiun dini.

Pengguna tol diharapkan menyesuaikan kebiasaan baru. Sebelum melakukan perjalanan, mereka harus memastikan saldo uang elektronik cukup. Top up saldo dapat dilakukan melalui ATM, layanan mobile top‑up, atau jaringan toko ritel. Penggunaan uang elektronik masih menjadi alat pembayaran utama di jalan tol.

Namun, pemerintah sedang menyiapkan sistem pembayaran baru yang disebut Multi Lane Free Flow (MLFF). MLFF merupakan sistem pembayaran tol tanpa setop, yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa tapping kartu atau berhenti di gerbang. Dengan sistem ini, kendaraan dapat terus melaju tanpa hambatan, sehingga tidak terjadi antrean di gerbang tol.

Proyek MLFF pertama kali dibahas pada tahun 2021, dan rencana implementasinya telah mundur beberapa kali. Uji coba pertama dilakukan pada akhir Desember 2023 di Tol Bali Mandara. Sejak uji coba tersebut, belum ada kabar lanjutan mengenai implementasi proyek tersebut.

MLFF masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN. Proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Dana pengembangan MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS, mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun.

Implementasi MLFF telah mengalami keterlambatan lebih dari tiga tahun. Awalnya, operasi dimaksudkan dimulai pada tahun 2022. Namun, berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem baru ini terus mundur.

Perubahan sistem pembayaran tol menandai upaya pemerintah untuk mempercepat transaksi, mengurangi antrean kendaraan, dan meningkatkan efisiensi layanan di tol. Dari pembayaran tunai, ke kartu tol, hingga rencana MLFF, setiap langkah membawa dampak pada pengguna tol, pegawai gerbang tol, serta infrastruktur tol itu sendiri.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran tol di Indonesia masih dalam proses evolusi. Meskipun masih ada hambatan, langkah menuju MLFF menandai arah kebijakan yang lebih modern dan efisien. Pengguna tol diharapkan terus menyesuaikan diri dengan perubahan ini, sementara pemerintah dan pihak terkait berusaha menyelesaikan tantangan teknis dan administratif yang masih ada.