Transisi Energi Butuh Keadilan, Bukan Sekadar Teknologi

Wakil Rektor V Universitas Muslim Indonesia (UMI), Setyawati Yani, menyoroti persoalan penurunan emisi karbon. Menurutnya, mengandalkan teknologi saja tidaklah cukup.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam International Seminar on Energy Transition and Critical Minerals yang digelar oleh Eastern Indonesia International Conference (EIIC) di Universitas Hasanuddin pada Selasa, 14 Juli 2026. Dalam presentasi berjudul "Decarbonizing the Undecarbonizable", dosen Teknik Kimia FTI UMI ini mengupas tantangan besar yang dihadapi sektor-sektor industri yang selama ini dikenal sulit didekarbonisasi. Sektor-sektor itu meliputi industri semen, baja, petrokimia, dan keramik.

Setyawati menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan penyumbang emisi karbon yang signifikan. Namun, di saat yang sama, sektor-sektor itu juga yang paling sulit untuk didekarbonisasi. Penyebabnya beragam. Ada kebutuhan panas proses yang sangat tinggi. Ada pula penggunaan karbon sebagai bahan baku industri. Investasi fasilitas produksinya bernilai besar dan berumur panjang, atau yang disebut capital lock-in. Belum lagi tekanan persaingan perdagangan global yang tinggi.

"Karena karakteristiknya yang kompleks, sektor ini tidak dapat diselesaikan dengan satu solusi teknologi saja. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial maupun ekonomi," ujar Setyawati.

Dalam paparannya, ia memperkenalkan konsep trilema transisi energi. Konsep ini menggambarkan tantangan menyeimbangkan tiga kepentingan utama secara bersamaan. Pertama, mempercepat dekarbonisasi. Kedua, menjaga biaya energi tetap terjangkau. Ketiga, mempertahankan integritas lingkungan. Menurut Setyawati, tidak ada satu kebijakan pun yang mampu mengoptimalkan ketiganya sekaligus.

Karena itu, Setyawati menekankan pentingnya menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan energi. Ia menguraikan tiga dimensi keadilan yang harus diperhatikan. Dimensi pertama adalah keadilan distributif. Tujuannya agar biaya transisi tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak proporsional.

Dimensi kedua adalah keadilan prosedural. Ini memastikan masyarakat, pekerja, dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dimensi ketiga adalah keadilan pengakuan. Maksudnya, pengakuan terhadap perbedaan kondisi dan kapasitas masing-masing negara maupun wilayah, khususnya negara-negara berkembang di kawasan Global South.

Selain aspek kebijakan, Setyawati juga memaparkan tiga jalur teknologi yang dinilai berpotensi mempercepat dekarbonisasi industri. Pertama, pemanfaatan e-fuel. Kedua, penerapan Carbon Capture and Storage (CCS). Ketiga, pengembangan biomassa menjadi biohidrogen. Menurutnya, ketiga pendekatan ini tidak bersifat saling menggantikan. Sebaliknya, ketiganya harus dikembangkan secara bersamaan, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor industri.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan. Integritas ekologis harus menjadi bagian dari perancangan teknologi sejak tahap awal. Mulai dari perlindungan keanekaragaman hayati, keberlanjutan sumber daya air, keamanan penyimpanan karbon dioksida, hingga penerapan analisis siklus hidup (life cycle assessment).

Menutup presentasinya, Setyawati memperkenalkan pendekatan real-options thinking. Ini adalah strategi investasi yang lebih fleksibel. Caranya dengan membangun teknologi yang modular dan dapat disesuaikan di masa depan. Pendekatan ini dinilai lebih bijaksana dibandingkan investasi berskala besar yang sulit diubah ketika perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dari perkiraan.

Ia menegaskan bahwa masa depan dekarbonisasi industri memerlukan kombinasi antara inovasi teknologi, kebijakan yang berpihak pada keadilan, komitmen menjaga lingkungan, serta investasi yang adaptif terhadap berbagai kemungkinan.

"Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Yang lebih penting adalah memastikan proses transisi tersebut berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Inti dari paparan Setyawati adalah bahwa menurunkan emisi karbon di sektor industri berat bukanlah perkara sederhana. Tidak ada solusi tunggal. Dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan teknologi, kebijakan yang adil, dan investasi yang fleksibel. Semua itu harus berjalan beriringan.