Wali Kota Medan Minta Pertemuan Lintas Sektor Banjir Belawan

Zakiyuddin Harahap, wakil wali kota Medan, menyerukan pertemuan lintas sektor untuk menanggulangi banjir rob di wilayah Belawan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Medan tidak bisa mengatasi banjir rob sendiri. Pada kunjungan ke Komisi V DPR RI pada Kamis, 09 April 2026, Zakiyuddin mengutarakan harapannya dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Ia menambahkan, “di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina.”

Politikus Gerindra ini menjelaskan kondisi lapangan menunjukkan keterbatasan kewenangan Pemkot Medan, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah bahkan berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa. Zakiyuddin mengungkapkan, “Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Sementara masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi.”

Ia menyoroti bahwa banyak rumah berdiri di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun wilayah lainnya. Kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deli Serdang mengalami penyempitan bahkan penutupan. Zakiyuddin menegaskan, “Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk, karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah.”

Selain itu, Zakiyuddin mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Ia menyadari bahwa langkah tersebut memerlukan pendekatan sosial yang matang.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyatakan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Adenan berkata, “Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama.”

Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah alias Ijeck, menjelaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan menginisiasi pertemuan lintas sektor. “Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” jelas Ijeck.

Ijeck juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir. Seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob. Ia menegaskan, “Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius.”

Politikus Golkar ini menilai diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia. “Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tuturnya.

Sosialisasi juga penting kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” tutupnya.

Perlu dicatat bahwa pertemuan lintas sektor ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan yang dimiliki Pemkot Medan, mengkoordinasikan upaya normalisasi sungai, serta menyusun rencana relokasi yang sensitif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan dapat mengurangi dampak banjir rob di Belawan dan sekitarnya.