APBN 2026 Tetap Di Bawah 3% Defisit, BBM Subsidi Tidak Naik

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengumumkan pada 07 April 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan tetap di bawah 3%, meski harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak mengalami kenaikan.

“Overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3% defisitnya, dengan pertumbuhan ekonomi khususnya daya beli masyarakat masih bisa terjaga,” kata Juda dalam acara Outlook Indonesia.

Ia menyoroti potensi windfall revenue yang bisa muncul akibat lonjakan harga minyak dunia. Sektor hulu migas dan batu bara menjadi sumber pendapatan tak terduga, yang dapat menyeimbangkan beban subsidi BBM. “Dari sisi eksternal sebenarnya ada nature hacks ketika harga minyak naik, harga-harga komoditas ekspor kita batu bara, CPO itu mengalami kenaikan. Jadi ada windfall revenue dari situ,” ungkapnya.

Selain itu, penerimaan pajak dari sumber lain akan terus dipertahankan. Selama kuartal pertama 2026, total penerimaan pajak mencapai Rp 394,8 triliun, naik 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Dengan Coretax dan sebagainya ini ada indikasi lebih bagus dibandingkan tahun lalu penerimaannya,” tambahnya.

Juda juga mengakui bahwa tidak adanya kenaikan harga BBM subsidi akan meningkatkan belanja subsidi. Untuk mengelola hal tersebut, pemerintah akan menerapkan efisiensi anggaran agar belanja negara tetap efektif. “Kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien, tetapi tetap efektif untuk mendorong program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi,” jelasnya.

Acara Outlook Indonesia dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI. Namun, fokus utama tetap pada strategi fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan memaksimalkan pendapatan negara tanpa menambah beban subsidi.

Dengan kombinasi windfall revenue, peningkatan penerimaan pajak, dan efisiensi belanja, pemerintah berupaya memastikan APBN 2026 tetap sehat, meski tantangan harga minyak internasional tetap ada.