Bahlil: Harga BBM Subsidi Tidak Naik Meski ICP Menaik
Gambar atau konten salah?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar, tidak akan naik. Pernyataan ini datang di tengah tekanan harga BBM akibat penguatan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah.
Menurut data, rata‑rata Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 ditetapkan sebesar US$ 117,31 per barel. Angka ini naik US$ 15,05 dibandingkan Maret 2026 yang tercatat US$ 102,26 per barel. Meski kenaikan ini terlihat signifikan, ICP dunia masih berfluktuasi, sehingga pemerintah menilai masih aman untuk menjaga harga subsidi.
Di sisi mata uang, Dolar AS menguat ke level Rp 17.705 pada pukul 09.21 WIB, menambah tekanan pada harga BBM. Namun, Rp 17.700-an masih berada di bawah ambang yang dianggap dapat memicu kenaikan harga.
Di kantor Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, “Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun, naik turun 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata‑rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar US$ 80, 80-81 terhitung dari Januari sampai sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Jadi belum sampai 100 dolar lah, dan belum ada kenaikan, tidak akan naik InsyaAllah ya doain ya, tidak akan kita naikkan subsidi BBM,” sambungnya. InsyaAllah tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi.
Menjelaskan rencana jangka panjang, Bahlil menyatakan, “InsyaAllah sampai akhir tahun (tidak naik)”. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir tahun.
Perkiraan ini memberi kelegaan bagi konsumen yang berpendapatan tetap, karena tidak ada tambahan biaya pada bahan bakar yang sering digunakan sehari‑hari. Kenaikan harga BBM subsidi biasanya mempengaruhi biaya transportasi dan produksi barang, sehingga stabilitas harga ini penting bagi perekonomian domestik.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
