BBM Krisis: Filipina Pertimbangkan Batal Penerbangan

Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh perang di Timur Tengah kini menekan sektor penerbangan di Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan bahwa negara ini sedang mempertimbangkan penghentian operasi pesawat akibat kekurangan avtur.

Menurut Straits Times, pada 25 Maret 2026 Marcos Jr. menegaskan bahwa situasi ini bukan sekadar perkiraan, melainkan kemungkinan nyata yang harus dihadapi.

Ia menyatakan, “Beberapa negara sudah memberi tahu maskapai kami bahwa mereka tidak bisa mengisi bahan bakar pesawat kami. Jadi, pesawat harus membawa bahan bakar cadangan untuk perjalanan pergi dan pulang,” saat diwawancarai oleh Bloomberg News pada 24 Maret 2026.

Marcos menambahkan, “Penerbangan jarak jauh (long haul) akan jadi masalah yang jauh lebih serius.”

Ketika ditanya apakah penghentian operasional pesawat tidak dapat dihindari, ia menjawab, “Kami berharap tidak terjadi, tapi itu adalah kemungkinan yang nyata.”

Maskapai penerbangan di Asia kini mempersiapkan langkah darurat seiring eskalasi konflik yang mengancam krisis minyak terburuk sejak tahun 1970-an. Filipina, yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, merasakan dampak lebih besar dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama dalam kelangkaan energi dan lonjakan harga BBM domestik.

Sejak perang di Iran mengganggu pasokan minyak global, Filipina telah menetapkan status Darurat Energi Nasional yang akan berlaku selama satu tahun. Langkah ini memungkinkan pemerintah menangani risiko ekonomi domestik dan melindungi masyarakat melalui bantuan tunai serta subsidi BBM.

Marcos menegaskan dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada 24 Maret 2026 bahwa konflik terbaru di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan parah pada rantai pasok, volatilitas signifikan, dan tekanan kenaikan harga internasional, menjadi ancaman bagi ketahanan energi negara.

Pemerintah juga membentuk komite antar-lembaga untuk menjamin stabilitas pasokan energi domestik dan akan memantau dampak krisis terhadap nilai tukar Peso serta kiriman uang (remitansi) dari pekerja migran di luar negeri.

Dengan situasi ini, Filipina berusaha menjaga keberlangsungan penerbangan internasional sekaligus melindungi konsumen dari kenaikan harga BBM. Langkah-langkah darurat dan kebijakan darurat energi menunjukkan upaya negara untuk menanggapi krisis yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Situasi ini menandai tantangan besar bagi Filipina, memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.