BGN Hentikan MBG Hari Libur, Hemat Rp3 Triliun Operasional

Surya B. · 2 min baca · 11 menit lalu · 2 dibaca

BGN Hentikan MBG Hari Libur, Hemat Rp3 Triliun Operasional

Gambar atau konten salah?

Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 mengatur penyesuaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada periode hari libur. Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan perubahan ini supaya tata kelola operasional menjadi lebih baik dan biaya operasional tetap efisien.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Ia berkata, "Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi Program MBG pada SPPG," kata ia dalam konferensi pers pada 18 Juni 2024.

Menurut surat edaran, selama hari libur tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok nonpeserta didik, yaitu kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini berlaku di semua periode libur sekolah, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta setiap hari Sabtu dan Minggu.

Walaupun distribusi MBG dihentikan, keamanan dan kesiapan operasional SPPG tetap menjadi prioritas. Petugas keamanan tetap bekerja 24 jam secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mereka bertugas menjaga aset dan fasilitas SPPG agar tetap aman.

BGN juga menegaskan bahwa selama periode hari libur tidak ada insentif operasional yang diberikan kepada SPPG. Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat belanja program hingga sekitar Rp 3 triliun. Menurut Agustina, "Dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa dengan tidak dilaksanakannya distribusi MBG, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikaitkan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun rupiah," tegasnya.

Dengan mengurangi distribusi MBG pada hari libur, BGN dapat menekan biaya operasional secara signifikan. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran.