Filipina Pasang Darurat Energi 1 Tahun Menangani Krisis BBM

Perang di Timur Tengah mengakibatkan dampak tak terduga bagi negara-negara di luar kawasan. Di Filipina, pemerintah menilai bahwa ketergantungan negara pada impor minyak bumi menempatkannya pada posisi rawan. Akibatnya, pada hari ini, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan status darurat energi nasional.

Dalam pengumuman tersebut, Marcos menyatakan bahwa deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun. "Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang‑undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," katanya. Dengan status ini, pemerintah diberi wewenang untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi dalam jumlah lebih besar guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi. Jika diperlukan, pembayaran dapat dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka.

Untuk mengelola krisis ini, pemerintah langsung membentuk sebuah komite. Komite tersebut bertugas memastikan pergerakan pasokan, distribusi dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat‑obatan, produk pertanian, serta barang‑barang penting lainnya. Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, menambahkan bahwa negara memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Ia juga mengungkapkan upaya untuk membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara. Meski ada kemungkinan keterlambatan, langkah ini diharapkan dapat menambah stok.

Di Bangladesh, situasi BBM juga menjadi sorotan. Sejumlah SPBU di seluruh negeri mengalami antrean panjang dan situasi kacau akibat stok terbatas. Pengguna harus menunggu berjam‑jam untuk membeli BBM, sehingga banyak yang menjadi lelah, frustrasi, dan kesal. "Di bawah perusahaan pemasok bahan bakar milik negara, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), perusahaan minyak memasok jumlah bahan bakar setiap hari yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan," kata seorang perwakilan Asosiasi Pemilik SPBU, mengekspresikan keprihatinan.

Asosiasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi. Mereka menilai bahwa masalah keamanan dan pasokan bahan bakar tidak memadai menimbulkan risiko nyata bahwa SPBU di seluruh negeri dapat terpaksa ditutup kapan saja. "Situasi saat ini mencerminkan tingkat salah urus dan ketidakbertanggungjawaban yang ekstrem," tambahnya.

Keamanan menjadi isu tambahan. Beberapa pengendara sepeda motor tanpa SIM mengancam akan membakar SPBU. Sekitar pukul 3:00 pagi, massa memaksa SPBU dibuka dan mengambil BBM dalam jumlah besar tanpa pembayaran. "Insiden semacam itu kini mengancam pemilik SPBU di seluruh negeri, hampir tidak ada jaminan keamanan," tuturnya. Kekurangan bahan bakar, ditambah kurangnya keamanan yang disediakan negara, membuat krisis ini semakin parah.

Di kedua negara, langkah-langkah darurat diambil untuk menanggulangi krisis. Di Filipina, status darurat energi nasional memberi pemerintah otoritas tambahan untuk mengatur pasokan, sementara di Bangladesh, tekanan pada SPBU dan ketidakpastian keamanan menambah kompleksitas situasi. Keduanya menunjukkan betapa rentannya rantai pasokan energi global ketika konflik di satu wilayah dapat memengaruhi negara yang sangat bergantung pada impor.