Gempa 7,6 di Laut Bitung, Dampak Minimal di 3 Provinsi

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terjadi di laut 129 km arah tenggara Bitung pada pukul 05.48 WIB tanggal 02 April 2026. Gempa dilaporkan pada koordinat 1,25° lintang utara dan 126,27° bujur timur, kedalaman 33 km. Dampaknya dirasakan minimal di tiga provinsi: Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa infrastruktur di Sulawesi Utara masih aman. Ia menambahkan bahwa jalan raya di Minahasa Utara dan Bitung tidak mengalami kerusakan serius, dan tidak ada jembatan yang terputus. “Untuk Minahasa Utara dan Bitung, sementara ini jalan‑jalan dan jembatan masih aman. Terus, memang di kantor kami di Maluku Utara semua kaca pecah. Jadi, hari ini teman‑teman di Balai Jalan Nasional Maluku Utara sedang work from home sambil mengikuti arahan dari BMKG dan BPPD,” ujar Dody di Kementerian PU Jakarta Selatan.

Di Maluku Utara, beberapa kaca di gedung kementerian pecah akibat gempa. Para staf bekerja dari rumah sambil memantau peringatan dan arahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD). Kegiatan ini memastikan bahwa koordinasi tetap berjalan meski kantor fisik tidak dapat diakses sepenuhnya.

Di Gorontalo, beberapa ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan dan longsor. Pemerintah daerah sedang berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Basarnas) untuk mempercepat penanganan di lapangan. “Untuk yang di Gorontalo, sementara waktu memang ada beberapa ruas jalan yang terkena masalah dan ada beberapa longsor. Kita sedang koordinasi dengan BPPD dan BMKG dan Basarnas untuk kemudian bisa secara secepatnya menyelesaikan longsoran‑longsoran itu,” jelas Dody.

Jika ditemukan kerusakan lebih lanjut, seperti jembatan putus, kementerian akan mengambil langkah darurat dengan membangun jembatan sementara. Tujuannya agar arus logistik dan pergerakan masyarakat tidak terganggu. “Supaya arus logistik, tidak terganggu, dan kalau memang diperlukan nanti berikutnya kita akan bikin yang lebih permanen. Tapi sementara waktu, kita kejar dulu supaya arus pergerakan manusia atau logistik tidak terganggu,” tambah Dody.

Penanganan darurat menjadi prioritas utama, sementara pembangunan infrastruktur permanen akan dilakukan setelah kondisi dinilai aman. Dengan koordinasi lintas lembaga, upaya pemulihan di daerah terdampak diharapkan dapat berlangsung cepat dan terkoordinasi.

Gempa ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dari instansi terkait. Koordinasi antara kementerian, BMKG, BPBD, dan Basarnas menjadi kunci dalam mengurangi dampak bencana dan memastikan keamanan infrastruktur serta mobilitas masyarakat tetap terjaga.