Indonesia–Filipina B‑to‑B: Kerjasama Hilirisasi Nikel

Indonesia sedang meninjau kemungkinan kerja sama hilirisasi nikel dengan Filipina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa potensi kerja sama itu akan berbentuk business to business (B‑to‑B) antara pengusaha.

Berita ini muncul menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina pekan ini. Di sana, Prabowo dijadwalkan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke‑48 ASEAN yang digelar di Cebu pada tanggal 7‑8 Mei 2026.

“Dalam konteks kerjasama G to G itu tidak ada, tetapi kalau memang ada B to B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 5 Mei 2026.

Bahlil menambahkan, “Bila pihak Filipina siap bekerja sama, pintu akan terbuka lebar.” Ia menekankan bahwa Indonesia, baik dari sisi pemerintah maupun korporasi, siap membuka kerja sama apapun di sektor hilirisasi dan industrialisasi.

“Jadi, gini, negara kita sekarang kan masuk dalam negara yang menganut mazhab hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina, tapi dia kan jumlahnya nggak banyak sebenarnya,” tegas Bahlil.

Nikel menjadi komoditas tambang andalan Indonesia karena memiliki cadangan yang cukup besar. Sejak 2020, Indonesia melarang ekspor nikel secara mentah dan mewajibkan pengolahan lebih lanjut melalui skema hilirisasi sebelum diekspor.

Mineral tersebut selama ini banyak digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat atau stainless steel dan komponen utama baterai kendaraan listrik (EV). Nikel juga dipakai untuk pelapisan logam (plating) agar anti‑karat, campuran logam khusus (turbin), koin, serta peralatan dapur.

Potensi kerja sama ini mencerminkan upaya Indonesia memperkuat rantai nilai nikel secara lokal, sekaligus membuka peluang bagi Filipina untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel mereka.