Inflasi Maret 2026 0,41%: Harga Makanan dan Minyak Bensin Naik

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulanan pada Maret 2026 sebesar 0,41 %. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 110,57 pada Februari menjadi 110,95 pada Maret. Secara tahunan, inflasi tercatat 0,94 %.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa kenaikan bulanan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ia berkata, “Pada Maret 2026 terjadi inflasi sebesar 0,41 % secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,57 pada Februari 2026 menjadi 110,95 pada Maret 2026. Secara tahunan, terjadi inflasi 0,94 %,” di konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, 01 April 2026.

Komponen makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 1,07 % dengan kontribusi 0,32 %. Di antara komoditas tersebut, ikan segar dan daging ayam ras masing‑masing memberi kontribusi 0,06 %, beras 0,03 %, serta telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi masing‑masing 0,02 %. Bensin menambah inflasi 0,04 % dan tarif angkutan antarkota 0,03 %. Sebaliknya, tarif angkutan udara dan emas perhiasan menahan inflasi atau mengalami deflasi, masing‑masing 0,03 %.

Ateng menjelaskan bahwa semua komponen penyusun inflasi mengalami kenaikan. Komponen harga bergejolak menjadi penyumbang utama dengan inflasi 1,58 % dan kontribusi 0,27 %, dipicu oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi. Komponen inti mencatat inflasi 0,13 % dengan kontribusi 0,08 %, terutama karena kenaikan harga minyak goreng dan nasi dengan lauk. Komponen harga yang diatur pemerintah menunjukkan inflasi 0,31 % dan kontribusi 0,06 %, didorong oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan antarkota, dan sigaret kretek mesin.

Data ini menunjukkan bahwa meski inflasi tahunan masih di bawah satu persen, tekanan pada harga makanan dan bahan bakar tetap tinggi. Kenaikan harga komponen inti dan bergejolak menandakan ketidakstabilan pasar konsumen, sementara komponen regulasi pemerintah tampak lebih stabil. Dampak keseluruhan menuntut perhatian kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga daya beli masyarakat.