Investasi Kereta: Indonesia Butuh Rp 1,2 Triliun untuk 14.000 km
Gambar atau konten salah?
Jakarta – Pembangunan jalur kereta api di Indonesia masih memerlukan investasi besar. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan jalur kereta api sejauh ini belum maksimal karena kesenjangan investasi.
Menurut AHY, kesenjangan investasi terjadi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar. “Investasi untuk kereta api minim, dan selama ini terdapat gap atau selisih besar antara pembangunan infrastruktur perkeretaapian dengan infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan, tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama.”
Untuk mewujudkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga sekitar 14.000 kilometer di Indonesia sesuai rencana nasional, AHY menyatakan bahwa dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.100-1.200 triliun hingga tahun 2045. Rencana tersebut mencakup reaktivasi jalur yang sudah ada maupun pembangunan jalur baru.
Dia menekankan bahwa angka sebesar itu tak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBN. “Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelas AHY.
Peran pemerintah daerah juga dianggap penting. AHY menyoroti alokasi anggaran yang lebih proporsional. “Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pengembangan jalur luar Jawa menjadi prioritas. Pemerintah berencana mempercepat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. Fokus utama akan ditempatkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Di Sumatera, kebutuhan utama adalah penguatan jaringan yang sudah ada dan perluasan jalur baru agar masyarakat memiliki akses perkeretaapian yang memadai. Di Sulawesi, saat ini hanya ada satu jaringan panjang kereta api yang sedang dikembangkan. Yang dibutuhkan adalah integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
Di Kalimantan, belum ada jalur kereta api sama sekali. AHY menegaskan, “Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas.”
Dengan skema pembiayaan kreatif dan keterlibatan swasta, pemerintah berharap dapat menutup kesenjangan investasi. Pembangunan jalur kereta api yang lebih luas diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga memperkuat ekonomi regional dan mengurangi ketergantungan pada transportasi laut dan darat yang lebih mahal.
Kesimpulannya, rencana ambisius pembangunan 14.000 kilometer jalur kereta api memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Investasi besar ini harus dikelola secara kreatif agar dapat terwujud sebelum 2045, sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
