Kementerian Perhubungan Realisasi 32,27% Anggaran Tahun 2026

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI tanggal 04 Juni 2026 bahwa realisasi belanja Kementerian Perhubungan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp 9,08 triliun, setara dengan 32,27 % dari pagu anggaran sebesar Rp 28,09 triliun.

"Dapat kami sampaikan, hingga 31 Mei 2026 realisasi anggaran sebesar 32,27%, lebih tinggi dibanding target kumulatif sebesar 30,10%. Dengan demikian terdapat deviasi positif sekitar Rp 0,60 triliun terhadap target penarikan dana bulan Mei," ujarnya.

Rincian belanja menunjukkan sebagian besar dana digunakan untuk belanja pegawai. Pagu efektif untuk belanja pegawai adalah Rp 4,86 triliun dan sudah terpakai 72,62 %, yaitu Rp 3,53 triliun. Setelah itu, belanja barang menjadi kategori berikutnya dengan 25,90 % atau Rp 4,04 triliun dari pagu Rp 15,60 triliun. Belanja modal mencatat 19,62 % atau Rp 1,05 triliun dari pagu Rp 7,64 triliun.

"Dari sisi jenis belanja, realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,53 triliun atau 72,62% dari pagu efektif Rp 4,86 triliun. Belanja barang sebesar Rp 4,04 triliun atau 25,90% dari pagu efektif sebesar Rp 15,60 triliun. Belanja modal sebesar Rp 1,05 triliun atau 19,62% dari pagu efektif Rp 7,64 triliun," tambahnya.

Dalam hal sumber dana, Rupiah Murni (RM) menyumbang Rp 6,56 triliun atau 37,90 % dari pagu efektif Rp 17,31 triliun. Badan Layanan Umum (BLU) menambah Rp 637 miliar, setara 27,38 % dari pagu Rp 2,32 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan Rp 1,23 triliun atau 26,23 % dari pagu Rp 4,68 triliun. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) berkontribusi Rp 557 miliar, setara 20,25 % dari pagu Rp 2,75 triliun. Akhirnya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menambah Rp 78 miliar, yaitu 7,78 % dari pagu Rp 1,01 triliun.

"Secara umum penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran," pernyataannya.

Untuk mempercepat belanja anggaran, Dudy menegaskan beberapa langkah strategis: mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan, memperkuat monitoring dan evaluasi fisik serta keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, serta memperkuat koordinasi dan pengendalian rencana penarikan dana.

"Dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp 27,21 triliun atau sekitar 96,84% dari pagu efektif," tutupnya.

Angka-angka ini menandakan bahwa Kementerian Perhubungan berada di jalur yang cukup stabil dalam pengelolaan anggaran, meski masih perlu memperhatikan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan proyek. Dengan strategi yang terfokus pada pengadaan dan monitoring, kementerian berharap dapat menutup tahun fiskal dengan pencapaian anggaran yang mendekati target.