Konflik Timur Tengah Menaikan Harga Bangunan IKN 2028

Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari lalu. Konflik ini menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga bahan bangunan dan bahan bakar, yang dapat memengaruhi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa dinamika perang di Timur Tengah dapat berdampak langsung pada proyek IKN. Ia menegaskan bahwa harga konstruksi dan material akan terpengaruh, sehingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) perlu mengambil langkah pendanaan tambahan untuk menahan dampak tersebut.

“Untuk Otorita IKN saya kira juga situasi ini juga tidak mudah. Keinginan kita mengejar 2028 Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik, sebagaimana peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, ini pasti dinamikanya juga sangat tinggi. Saya yakin juga harga bangunan, pekerjaan konstruksi dan seterusnya pasti juga akan terkoreksi dengan ini,” ungkap Rifqi dalam rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Ia juga menyatakan bahwa OIKN dapat memanfaatkan sumber daya daerah. Rifqi menyebutkan potensi sumur minyak dan pelabuhan di wilayah IKN, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, sumur minyak di wilayah tersebut kini berada di bawah pengelolaan OIKN, sementara potensi pelabuhan di wilayah 3 sampai 12 mil laut masih dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Seluruh sumur minyak di Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke wilayah IKN sekarang. Di sisi lautnya, 3 sampai 12 mil itu potensi kepelabuhanan yang sangat tinggi di wilayah Kutai Kartanegara. Sementara ini dikelola murni oleh Pemerintah Pusat, sebagian oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat. Kalau posisi ini bisa dimaksimalkan, kami berharap tentu OIKN bisa menciptakan penerimaannya sendiri,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa lembaga juga membuka opsi efisiensi. Ia menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan di seluruh lembaga negara, bukan hanya di IKN.

“Saya kira tidak hanya di IKN, di sini pun (DPR) juga kan? Jadi saya kira itu policy umum,” ungkap Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Basuki menambahkan bahwa OIKN dapat menerapkan skema kerja jarak jauh (WFH) dan menghemat penggunaan listrik. Namun ia tidak mengungkapkan kapan skema tersebut akan diterapkan.

“Jadi untuk kita, selain WFH misalnya, ada listrik, ada yang lain-lain pokoknya,” imbuhnya.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa OIKN sedang menyiapkan strategi pendanaan dan efisiensi untuk menghadapi tekanan ekonomi yang dipicu oleh konflik internasional. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menerapkan kebijakan efisiensi, OIKN berupaya menjaga kelangsungan pembangunan IKN menuju 2028.