Krisis Sampah Bali: Sejarah Pembuangan Menyorot Masalah

Bali sedang menghadapi krisis lingkungan yang serius. Sampah menumpuk dengan laju mengkhawatirkan, yaitu 3.400 ton setiap hari. Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia menggambarkan situasi ini sebagai "kegagalan sistemik."

Jika kita menengok ke masa lalu, muncul pertanyaan: kapan masyarakat di kepulauan Indonesia benar-benar mulai menyadari atau mengembangkan praktik yang merugikan terkait pengelolaan sampah? Sejarah menunjukkan bahwa masalah pembuangan sampah sembarangan sudah tercatat sejak masa Hindia Belanda.

Ronal Ridhoi, dosen Jurusan Sejarah Lingkungan Universitas Negeri Malang, mengungkapkan bahwa baru pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial mulai menyadari pentingnya masalah sanitasi perkotaan. Pada masa itu, pusat‑pusat perkotaan besar seperti Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang mulai dipadati kaum urban. "Kaum urban yang terdiri dari beragam etnis pribumi, Timur Asing, dan Eropa ternyata belum banyak memiliki kesadaran akan pembuangan sampah. Mereka membuang sampah di depan rumah, di bak‑bak sampah, atau bahkan dibuang begitu saja. Ada juga yang membuangnya ke selokan dan sungai," ungkap Ronal pada 21 April 2026.

Masalah pembuangan sampah sembarangan memiliki implikasi historis yang mendalam. Saat ini, krisis sampah di Bali terhalang oleh ancaman polusi plastik yang semakin mendekat dan dampaknya terhadap pariwisata. Namun, tantangan sampah pada masa kolonial justru menghadirkan risiko yang jauh lebih serius, yakni wabah penyakit.

Ronal menjelaskan bahwa pada masa itu, jenis sampah belum didominasi oleh plastik. Sebagian besar terdiri dari sampah organik rumah tangga, termasuk sisa makanan. Meskipun bersifat organik dan dapat terurai secara alami, tindakan membuang sampah sembarangan telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan. "Banyak masyarakat perkotaan yang membakar, mengubur, atau bahkan menimbun sampah mereka, sehingga pemandangan kota jadi kurang estetis. Budaya buang sampah sembarangan ya sudah ada. Sampah organik yang mendominasi itu, jika membusuk, menjadi penyebab wabah penyakit," papar Ronal.

Perubahan signifikan dalam kesadaran perencanaan kota dipicu oleh bencana kesehatan masyarakat yang besar. Wabah yang meluas sejak tahun 1910‑an memaksa pemerintah kolonial (Gemeente) untuk bertindak dan secara sistematis meningkatkan upaya sanitasi kota. Mengingat krisis kebersihan dan wabah pes, pemerintah Hindia Belanda memulai penyusunan rencana komprehensif untuk pengelolaan sanitasi. Pada tahun 1922, Surabaya menyaksikan perkembangan penting dengan diberlakukannya Vuilnisverordening, yang menandai adanya peraturan resmi mengenai pengelolaan sampah.

Sejak saat itu, sistem pengelolaan sampah hulu ke hilir serupa dengan yang saat ini diusulkan oleh pakar lingkungan UI, Yuki Wardhana untuk Bali, mulai terbentuk. Melalui vuilnisverordening itu, pemerintah membuat bak penampungan sampah di depan rumah masing-masing atau di sudut jalan. Penduduk perkotaan bertanggung jawab untuk membuangnya di sana, jelas Ronal. Sistem ini juga menciptakan lapangan kerja baru yang diisi oleh masyarakat pribumi. "Penduduk pribumi banyak yang bekerja sebagai tukang angkut sampah dengan gerobak, tukang siram jalan, hingga tukang sapu jalan. Sampah‑sampah itu nantinya dikumpulkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota," pungkasnya.

Seiring waktu, kebijakan sanitasi yang awalnya bersifat reaktif berubah menjadi upaya preventif. Pengelolaan sampah yang terstruktur mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tantangan modern seperti polusi plastik menuntut solusi yang lebih inovatif. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menurunkan volume sampah, memperbaiki sistem pengumpulan, dan mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Hanya dengan langkah‑langkah terkoordinasi, Bali dapat mengatasi krisis sampah dan melestarikan keindahan serta daya tarik pariwisatanya.