Mahasiswa Mojokerto Dorong Polisi, Tolak Program Populis Prabowo-Gibran

Mojokerto – Suasana di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, Senin sore, berubah tegang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian. Mereka datang dengan satu suara: menuntut penghentian program-program yang mereka sebut sebagai program populis ala Prabowo-Gibran.

Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Para mahasiswa berkumpul di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Surodinawan. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga membawa sederet poster yang menyuarakan kekecewaan. Beberapa poster bertuliskan 'Kemunduran Indonesia' dan 'Adili Prabowo Gibran'. Ada juga yang menulis 'APH Mojokerto Lembek', 'Jalan-jalan dengan Bensin Mahalku', dan 'Save Kemunduran Indonesia'. Tak ketinggalan, poster bertuliskan 'Anak Kecil Dipaksakan Jadi Wapres', 'Tolak Revisi UU Polri', serta 'Hentikan Semua Proyek Pemerintah yang Merugikan Masyarakat' juga terpampang.

Ketegangan memuncak saat massa mahasiswa berusaha memasuki area gedung dewan. Mereka mendorong pagar betis yang dibuat polisi di depan gerbang utama. Dorongan demi dorongan terjadi, dan situasi sempat memanas. Namun, ketegangan mulai mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, bersama wakilnya, Hadi Prayitno, turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Kedua belah pihak akhirnya duduk bersama untuk mendengarkan delapan poin aspirasi yang disampaikan.

Dalam pertemuan itu, para mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan. Pertama, mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua, mereka meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan sementara dan dievaluasi secara total. Ketiga, mereka menuntut penegakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara berdaulat. Keempat, mereka ingin memperkuat kemandirian ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kelima, para mahasiswa mendesak adanya reshuffle dan efisiensi struktur kabinet, yang dinilai harus sesuai dengan kompetensi dan otoritas. Keenam, mereka meminta agar kepercayaan publik dikembalikan. Ketujuh, mereka menuntut pengusutan tuntas atas dugaan penyuapan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedelapan, mereka juga mendesak agar ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan pangan diusut.

Ketua PC PMII Mojokerto, M Nur Fadilah, menjadi salah satu juru bicara dalam aksi ini. Di hadapan wartawan, ia menjelaskan bahwa penolakan mereka terutama ditujukan pada proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap bermasalah. "Terkait proyek strategis nasional (PSN), yakni kebobrokan tata kelola MBG dan kesiapan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang kami minta agar dihentikan dan ditutup secara total," tegasnya, Senin 22 Juni 2026.

Menurut Nur Fadilah, baik MBG maupun KDMP adalah program populis yang dibuat oleh rezim Prabowo dan Gibran. Ia menilai program-program ini justru merugikan rakyat Indonesia. Ia mengambil contoh konkret: program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus dipaksakan berjalan, meskipun harus memangkas anggaran pendidikan. "Kita lihat dampaknya, sektor pendidikan hari ini banyak guru honorer yang gajinya hanya Rp 200-300 ribu. Sedangkan berdirinya SPPG hanya memperkaya golongan elit. Guru yang mencerdaskan bangsa seolah-olah tidak dihargai di negara kita. Maka kami menyatakan tegas menolak dan mengecam rezim Prabowo-Gibran," ujarnya dengan nada lantang.

Ia juga menambahkan bahwa proyek-proyek strategis nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran telah menyebabkan defisit keuangan negara. "Bahkan rupiah melemah dan harga BBM nonsubsidi melejit demi memenuhi ambisi rezim," jelasnya. Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter saat ini tidak berpihak pada masyarakat kecil. "Ini sangat menekan ekonomi masyarakat. Kami berharap kebijakan fiskal dan moneter kita benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil," tambahnya.

Setelah menerima delapan tuntutan, para mahasiswa menitipkannya kepada DPRD Kota Mojokerto. Mereka berharap agar aspirasi ini bisa disampaikan ke DPR RI dan menjadi prioritas pembahasan di Senayan. "Setelah ini kami akan terus koordinasi dan mengawal bersama. Kalau aspirasi ini tidak disampaikan, kami akan menggelar aksi massa yang lebih besar," ancam Nur Fadilah.

Aksi ini menjadi gambaran nyata bagaimana sekelompok mahasiswa merasa perlu untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap arah kebijakan pemerintah. Mereka melihat ada kebijakan yang, menurut mereka, tidak berpihak pada rakyat kecil dan malah menguntungkan kelompok tertentu. Dari tuntutan yang disampaikan, terlihat bahwa isu-isu seperti anggaran pendidikan yang terhambat, kesejahteraan guru honorer, hingga dugaan korupsi di lembaga negara, menjadi perhatian utama mereka.