Malaysia Kurangi Kuota BBM 300→200 Liter, Indonesia Tetap

Malaysia memutuskan mengurangi kuota bahan bakar subsidi, menurunkan batas dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan mulai 01 April 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah belum membatasi kuota BBM subsidi. Ia menyatakan bahwa tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya kebijakan yang mengedepankan kondisi dan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.

“itu semua lagi dirumuskan, tapi lebih pada kita bagaimana melakukan pemakaian BBM dengan rasa bijaksana, kita harus bijak dalam memakai BBM,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27 Maret 2026).

Bahlil menegaskan kembali bahwa hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi. Ia menambahkan, “Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan untuk subsidi masih tetap sama.”

Ketika ditanya langkah yang akan diambil jika konflik di Timur Tengah berlanjut, Bahlil tidak memberikan komentar panjang. Ia hanya menekankan bahwa fokus pemerintah masih pada memastikan pasokan dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan. “itu nanti kita lihat. Makanya dinamika ini kan kita akan ikuti, jangankan ini cepat sekali dinamikanya bisa per minggu, bisa per bulan, yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” tuturnya.

Malaysia berencana mengurangi kuota BBM subsidi jenis RON 95 dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan mulai 01 April 2026. Meskipun kuota berkurang, harga BBM bersubsidi RON 95 tetap di RM 1,99 per liter atau setara Rp 8.411 per liter (kurs Rp 4.227 per Ringgit Malaysia). Jika konsumsi warga melebihi kuota yang ditetapkan, maka akan dikenakan harga pasar.

Direktur Strategi Investasi dan Ekonom Negara IPPFA Sdn Bhd, Mohd Sedek Jantan, mengatakan penyesuaian kuota BBM subsidi merupakan langkah yang tepat meskipun bukan solusi paling efektif dalam jangka panjang. Ia menilai tindakan tersebut penting karena kenaikan biaya subsidi yang berpotensi mencapai RM 24 miliar tahun ini merupakan risiko fiskal yang besar.

“Menunda tindakan (untuk memangkas subsidi) hanya akan meningkatkan biaya pada akhirnya. Bertindak lebih awal memungkinkan penyesuaian bertahap dan terkontrol, sementara penundaan meningkatkan kemungkinan tindakan yang lebih mendadak dan mengganggu di kemudian hari,” ujar Sedek dikutip dari Bernama, Kamis (26 Maret 2026).

Dengan kebijakan yang berbeda, Indonesia tetap menjaga subsidi BBM tanpa perubahan kuota atau harga, sementara Malaysia menyesuaikan kuota sebagai upaya menanggulangi tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak global. Langkah kedua negara mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi akibat konflik di Timur Tengah.