Marcos Umumkan Darurat Energi Nasional karena Konflik Timur

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan status darurat energi nasional pada Selasa (24 Maret 2026). Keputusan ini diambil karena dampak perang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Perintah Eksekutif Nomor 110, yang ditandatangani pada tanggal tersebut, menegaskan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak bumi. Pemerintah segera membentuk sebuah komite untuk mengawasi pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang-barang penting lainnya.

“Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik,” kata Marcos, Rabu (25 Maret 2026). Dengan perintah ini, pemerintah diberi wewenang untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi. Jika diperlukan, pembayaran dapat dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka.

Marcos juga menugaskan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan bank sentral Filipina. Tujuannya adalah memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap peso Filipina, pengiriman uang, dan risiko depresiasi mata uang.

Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, negara ini memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pihaknya sedang berupaya membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan stok, meski kemungkinan ada keterlambatan.

Sejak diberlakukannya perintah eksekutif, para senator mengkritik pemerintah karena dianggap kurang respons dan koordinasi terpadu terhadap lonjakan harga minyak. Kritik ini menyoroti potensi inflasi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun serta melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Para pekerja transportasi dan penumpang bahkan merencanakan pemogokan selama dua hari mulai Kamis (26 Maret 2026) untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar. Mereka menyebut tindakan ini sebagai kegagalan pemerintahan Marcos dalam bertindak.

Keputusan ini menandai upaya Filipina untuk mengatasi ketergantungan energi di tengah ketidakpastian global. Dengan komite yang kuat dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan pasokan dan menahan tekanan inflasi yang mungkin timbul dari konflik di Timur Tengah.