Menteri PU: Sekolah Rakyat 93, Hanya 58% Selesai Jadi

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebut proyek Sekolah Rakyat sebagai “proyek setengah mengkrak” karena realisasinya masih rendah. Ia menilai bahwa target Presiden Prabowo Subianto belum tercapai.

Proyek ini menargetkan pembangunan 93 Sekolah Rakyat yang harus siap digunakan pada awal tahun ajaran baru, yaitu Juli 2026. Namun, per 20 Mei 2026 hanya 58‑59 % yang sudah selesai. Angka ini masih jauh dari target, dan proyek belum mencapai titik di mana siswa dapat masuk.

“Sayangnya, teman‑teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan‑pekerjaan yang tidak terpuji di awal‑awals pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” sebut Dody saat briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, 22 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah memberikan arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan. Namun, instruksi tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya, sehingga masalah di lapangan hanya ditangani belakangan.

Menurut Dody, kendala teknis seharusnya sudah dapat diselesaikan pada Januari‑Februari 2026. Karena penanganannya terlambat, progres pembangunan tertinggal. Ia mengaku harus mencopot beberapa orang karena hal tersebut.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” jelas Dody.

Dody juga menegaskan bahwa ia sering memberikan solusi untuk mempercepat progres. Namun, banyak pihak tidak menanggapi serius saran tersebut.

“Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang‑kali oleh teman‑teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi‑solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” papar Dody.

Ia menambahkan bahwa ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Presiden Prabowo meminta sekolah rakyat siap pada Juni 2026, namun kontrak ada yang selesai di Juli dan bahkan Oktober.

“Adik‑adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” sebut Dody.

Akibatnya, Dody melakukan perombakan besar‑besar di internal Kementerian PU. Ia mengganti sejumlah pejabat, mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai, untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58‑59 %. Masih ada titik dengan progres terendah, seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Meskipun demikian, Dody yakin 88 sekolah rakyat akan selesai pada Juni 2026.

Proyek ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun, keterlambatan dan masalah internal menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik agar target dapat tercapai tepat waktu.