Menteri PU Tegaskan: Sekolah Rakyat 58% Progres, Terlambat

Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, menilai proyek Sekolah Rakyat sebagai “proyek setengah mengkrak”. Ia menegaskan bahwa realisasi proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto masih sangat rendah.

Secara resmi, target pembangunan 93 Sekolah Rakyat harus selesai pada 20 Mei 2026 dengan persentase realisasi mencapai 58‑59 %. Namun, proyek ini diharapkan dapat digunakan pada Juli 2026 sebagai bagian dari tahun ajaran baru. Angka tersebut menunjukkan keterlambatan yang cukup signifikan.

“Sayangnya, teman‑teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan‑pekerjaan yang tidak terpuji di awal‑awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” kata Dody saat briefing media di kantor kementerian pada 22 Mei 2026.

Dody mengaku telah memberikan berbagai arahan dan solusi sejak awal untuk mengantisipasi hambatan. Namun, ia menilai bahwa instruksi tersebut tidak dijalankan dengan serius oleh jajaran, sehingga masalah di lapangan baru ditangani belakangan.

Menurutnya, kendala teknis seharusnya sudah dapat diselesaikan pada periode Januari‑Februari 2026. Keterlambatan dalam penanganan menurunkan progres pembangunan sekolah rakyat secara keseluruhan. Ia juga mengakui bahwa beberapa staf harus dipecat karena ketidakmampuan mereka menanggapi arahan.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” jelas Dody.

Dody menegaskan bahwa ia sering turun langsung untuk memantau dan memberikan solusi tambahan. Namun, ia merasa solusi tersebut sering kali tidak dipikirkan atau diindahkan oleh rekan-rekannya.

“Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang‑kali oleh teman‑teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi‑solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” papar Dody.

Ia juga mengungkapkan adanya kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Presiden Prabowo Subianto meminta Sekolah Rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026, sedangkan beberapa kontrak berakhir pada Juli atau bahkan Oktober.

“Adik‑adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” sebut Dody.

Akibatnya, Dody mengaku melakukan perombakan besar‑besar di internal Kementerian PU. Ia mengganti sejumlah pejabat, mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai, untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Realisasi pembangunan 93 Sekolah Rakyat pada 20 Mei 2026 masih berada di kisaran 58‑59 %. Beberapa lokasi menunjukkan progres terendah, seperti Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Meski begitu, Dody yakin 88 Sekolah Rakyat akan selesai pada Juni 2026.

Secara keseluruhan, Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa proyek Sekolah Rakyat masih menghadapi banyak tantangan. Ia menekankan perlunya disiplin dan pelaksanaan instruksi yang lebih baik agar target dapat tercapai tepat waktu.