Pemerintah Alokasikan LPG Industri ke Rumah Tangga Hari

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengungkapkan kebijakan pemerintah tentang pengalihan sebagian pasokan LPG industri ke masyarakat. Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan stok LPG tetap tersedia bagi publik.

Di ruang sidang DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15 April 2026), Laode mengatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan volume pasti pengalihan. “Intinya kita targetnya adalah agar LPG itu stok hariannya selalu tersedia. Jadi, nggak ada hitungan khusus untuk ini tapi stoknya harus tersedia,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang kilang LPG swasta yang sudah menandatangani kontrak dengan pelanggan industri, Laode menanggapi bahwa pihaknya sudah mempertimbangkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kementerian tetap mengimbau agar pasokan LPG industri dialihkan untuk masyarakat. “Tentu ketentuan-ketentuan itu kita lihat lah, kita pertimbangkan, tetapi karena ini adalah LPG dalam negeri. Tentu kan tidak butuh biaya transport yang tinggi dan sudah tersedia. Ya kita imbau mereka untuk bisa melakukan itu dan terlaksana sih,” kata Laode.

Pengalihan LPG industri ke rumah tangga merupakan upaya mitigasi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Secara resmi, Sekretaris Ditjen Migas ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari tambahan pasokan LPG, baik dari impor maupun produksi dalam negeri. Ia menambahkan, “Kami sedang melakukan hunting LPG dari impor maupun produksi LPG dalam negeri. LPG yang selama ini dijual ke industri juga diupayakan untuk dialihkan untuk kebutuhan LPG 3 kg yang di mana kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8 April 2026).

Untuk mendukung kebijakan ini, kementerian menginstruksikan kilang LPG swasta di Indonesia agar memprioritaskan penawaran kepada Pertamina Patra Niaga. Penawaran tersebut akan menjadi pasokan LPG yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengatur konsumsi BBM dan LPG secara bijak melalui Surat Pengaturan dari Ditjen Migas dan BPH Migas.

Di sisi lain, ESDM menekankan pentingnya memprioritaskan pasokan dalam negeri daripada ekspor. “Artinya, produksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk hilang minyak di dalam negeri,” ujar Rizwi. Ia juga menyoroti strategi diversifikasi impor. “Indonesia bakal mengalihkan sumber impor minyak dan LPG yang tadinya berasal dari Timur Tengah ke berbagai negara yang tidak terdampak dari penutupan Selat Hormuz, misalnya dari Amerika Serikat (AS), Afrika, Asia, dan negara-negara di ASEAN,” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya menanggapi situasi geopolitik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dalam negeri. Pemerintah berharap bahwa pengalihan ini dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan harian masyarakat tanpa mengganggu pasokan industri.

Kesimpulannya, pengalihan LPG industri ke rumah tangga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pasokan energi tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Langkah ini didukung oleh koordinasi antara kementerian, kilang swasta, dan Pertamina Patra Niaga, serta upaya diversifikasi sumber impor.