Pemerintah Percepat Pembangunan PSEL di Enam Wilayah

Pemerintah Indonesia kini mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan menandatangani perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Perjanjian ini menandai kolaborasi resmi di enam wilayah aglomerasi Kabupaten/Kota, yaitu Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, dan Bogor Raya. Keputusan ini menambah lima wilayah sebelumnya yang sudah bekerja sama, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung di Bali.

Dalam acara penandatanganan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa proyek “sampah menjadi listrik” akan dilaksanakan dalam beberapa gelombang. “Yang kita bahas hari ini itu yang kategori darurat, yang open dumping, yang sudah numpuk-numpuk, sudah dikategorikan darurat,” ujar Zulhas pada 11 Mei 2026.

Menurutnya, gelombang pertama akan fokus pada wilayah yang sudah berada dalam kondisi darurat sampah. Zulhas menegaskan bahwa tidak mungkin Indonesia menjadi negara maju jika sampah tidak terkelola. “Belum mungkin kita jadi negara yang maju kalau sampah saja kita tidak bisa selesaikan,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 25 unit pembangkit listrik tenaga sampah dalam dua tahun ke depan, dengan operasional penuh pada tahun 2028. Zulhas menambahkan, “Dalam 3 tahun ke depan, harus kita selesaikan 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten kota, yang darurat yang (jumlah sampah tertampung) di atas 1.000 ton per hari.”

Prosesnya diharapkan selesai dalam 6 bulan administrasi dan 2 tahun pembangunan. Dengan demikian, setengah proyek akan selesai pada tahun 2027 dan seluruhnya pada bulan Mei 2028, katanya.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa proyek ini memerlukan total dana sekitar US$ 5 miliar. “Jadi total itu kan total proyek itu US$ 5 miliar untuk semuanya, per proyek itu kurang lebih US$ 150 juta atau hampir Rp 2,7 triliun ya,” jelas Pandu setelah acara.

Pandu menegaskan bahwa dana pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Danantara maupun pemerintah daerah. “Kan ada kontraktor juga, ada investor lain yang masuk. Jadi mereka kan, kita memilih sesuai dengan teknologi yang terbaik.” Ia menambahkan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan melibatkan perusahaan-perusahaan pemenang tender proyek pembangkit listrik tenaga sampah.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pencarian mitra masih berlangsung. “Kita akan buka tahap kedua, kita akan buka sebentar lagi, itu ya kita akan mencari partner-partner yang terbaik. Sudah hampir 100 lebih kok yang mendaftar,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi tumpukan sampah di wilayah-wilayah darurat sekaligus menghasilkan energi listrik. Proyek PSEL menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mengelola sampah secara berkelanjutan dan mendukung target energi terbarukan negara.