Pertalite Rp 10.000, Pertamax Rp 12.300 Tanpa Subsidi

Video yang beredar di media sosial menampilkan seorang konsumen di SPBU Toll Jakarta‑Merak yang menampilkan struk pembelian Pertalite. Dalam rekaman tersebut, terlihat harga Pertalite tanpa subsidi sebesar Rp 16.088 per liter.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintah menambahkan subsidi sebesar Rp 6.088 per liter. Akibatnya, harga jual kepada konsumen menjadi Rp 10.000 per liter.

Di akhir video, narator mengajukan pertanyaan: mengapa pemerintah memberikan subsidi kepada produk Pertalite namun tidak kepada Pertamax?

Ia menambahkan, “Dengan harga Pertalite tanpa disubsidi itu lebih mahal dibandingkan harga Pertamax saat ini yang hanya Rp 12.300 per liter tanpa adanya subsidi.”

Corporate Secretary Pertamina, Roberth M V Dumatubun, menanggapi video tersebut. Ia mengatakan, “Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut tidak oleh Pertamina. Maka subsidi diberikan pada BBM JBKP yaitu Pertalite dan Pertamina sebagai operator Patuh kepada Kebijakan Pemerintah,”.

Roberth menjelaskan bahwa tujuan subsidi adalah menjaga kestabilan nasional, melindungi daya beli, dan menjaga roda perekonomian masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa produk Pertamax adalah jenis BBM non‑subsidi yang mengikuti harga pasar. Namun, pada kondisi saat ini, pemerintah masih ikut berperan dalam penentuan harga Pertamax. Sejak 1 April 2026, harga Pertamax tidak mengalami kenaikan seperti seharusnya mengikuti pasar.

Roberth menambahkan, “Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya. Maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi,”.

Video ini menyoroti kebijakan subsidi BBM yang masih menjadi perdebatan publik. Kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam penetapan harga BBM di Indonesia.