Pertamina Naikkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex

Sabtu, 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga beberapa produk bahan bakar non‑subsidi. Kenaikan ini berlaku mulai hari itu dan hanya memengaruhi BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Produk non‑subsidi lainnya, yakni Pertamax dan Pertamax Green, tetap dijual dengan harga yang sama.

Di wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 19.400 per liter, naik Rp 6.300 per liter dari Rp 13.100 per liter pada awal April 2026. Dexlite dijual Rp 23.600 per liter, meningkat Rp 9.400 per liter dibandingkan Rp 14.200 per liter sebelumnya. Begitu pula Pertamina Dex dengan harga Rp 23.900 per liter, naik Rp 9.400 per liter dari Rp 14.500 per liter.

Untuk Pertamax, SPBU masih menawar Rp 12.300 per liter dan Pertashop Rp 12.200 per liter. Pertamax Green 95 tetap dijual Rp 12.900 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak berubah, tetap Rp 10.000 per liter, dan produk Biosolar subsidi tetap Rp 6.800 per liter.

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya menjamin tidak ada kenaikan harga BBM Pertamina pada bulan April meski harga minyak dunia tinggi. Dalam keterangan tertulis, ia berkata:

“Perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” ujar Prasetyo, Selasa, 31 Maret 2026.

Prasetyo menambahkan bahwa Pertamina belum akan menyesuaikan harga, baik untuk BBM subsidi maupun non‑subsidi:

“Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” sambung Prasetyo.

Dengan kenaikan harga yang signifikan pada produk non‑subsidi, konsumen di Jakarta akan merasakan dampak langsung pada biaya bahan bakar harian. Sementara harga subsidi tetap stabil, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dan Pertamina menyeimbangkan antara kebutuhan pasar dan kepentingan publik.