Prabowo Arahan Ambilalih Lahan Negara untuk Rumah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penting mengenai lahan negara yang banyak diduduki oleh pihak lain. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.

Maruarar mengungkapkan bahwa banyak lahan negara, khususnya di bantaran rel kereta api, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menambahkan, “Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat.”

Menjelaskan situasi tersebut, Maruarar menyatakan bahwa Presiden Prabowo langsung memberikan arahan penting agar lahan tersebut segera diambilalih dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu rencana konkret adalah pembangunan rumah rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Ia menjelaskan, “Arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun, dalam dua hari ini kami sudah sisir dengan Dirut KAI dan juga Kepala Badan BP BUMN kemarin di Jakarta di Kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan negara dikelola jadi perumahan rakyat. Nanti dikombinasikan juga buat masyarakat penghasilan rendah dan menengah.”

Maruarar menekankan bahwa aset negara harus berkualitas dan optimal untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat luas, terutama di daerah strategis dan kota besar. Ia menegaskan, “Aset-aset negara ini harus semakin berkualitas, artinya bagaimana bisa digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Utamanya di daerah strategis.”

Dalam penjelasan lebih lanjut, Maruarar menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang menduduki lahan negara di bantaran rel. Ia menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut sebenarnya milik KAI namun diduduki tanpa izin. Ia mengingatkan, “Cukup banyak seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.”

Ketika ditanya apakah ada organisasi masyarakat (ormas) yang menduduki lahan tersebut, Maruarar tidak memberikan jawaban secara gamblang. Ia hanya menyatakan, “Ya tentu, bisa masyarakat, bisa… kita bicarakan baik‑baiklah.”

Dengan arahan Presiden dan rencana kerja sama antara kementerian, KAI, dan Badan BP BUMN, langkah diharapkan dapat memperbaiki penggunaan lahan negara. Fokus utamanya adalah mengubah lahan yang tidak produktif menjadi hunian yang dapat dinikmati oleh warga berpenghasilan rendah dan menengah, sekaligus meningkatkan kualitas aset negara di wilayah strategis.