Prabowo Tegaskan Subsidi BBM Hanya Untuk Rakyat Kecil
Gambar atau konten salah?
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus tetap difokuskan pada rakyat kecil, sementara orang kaya seharusnya menggunakan BBM non‑subsidi. Ia mengangkat hal ini saat rapat kerja bersama anggota kabinet Merah Putih yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden pada hari Rabu, 08 April 2026.
Prabowo menjelaskan bahwa BBM subsidi “kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya, yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin, yang mahal. Dia harus bayar harga pasar,” kata Presiden.
Ia menambahkan, “Kalau sudah kaya, minta subsidi lagi? Ya nggak lah. Yang kita bela rakyat miskin,” tiba. Pernyataan ini menegaskan bahwa subsidi tidak boleh dialokasikan kepada yang sudah mampu.
Di tengah ketegangan geopolitik global, Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang terlalu santai. Ia menilai bahwa meski kondisi ekonomi masih aman, negara harus tetap waspada terhadap fluktuasi harga energi.
Prabowo menganggap krisis global saat ini sebagai peluang. Ia mengatakan, “Aman tidak berarti kita tenang‑tenang, santai‑santai, tidak. Kita bekerja, kita waspada. Krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik. Harus bekerja lebih efisien. Tidak boleh boros. Tidak boleh ada kebocoran. Tidak boleh ada korupsi,” jelasnya.
Dengan menegaskan bahwa subsidi BBM harus difokuskan pada 80% rakyat, Prabowo menyoroti pentingnya alokasi sumber daya yang adil. Ia juga menekankan perlunya disiplin dalam pengelolaan dana publik, mengingat krisis energi dapat menimbulkan risiko kebocoran dan korupsi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi sekaligus melindungi kelompok yang paling rentan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
