Prasasti: Penahanan Harga BBM Menahan Dampak Minyak Global

Prasasti Center for Policy Studies mengapresiasi keputusan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak 01 April 2026. Langkah ini diambil di tengah lonjakan harga minyak global, bertujuan menjaga daya beli masyarakat.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menegaskan bahwa penahanan harga BBM tidak akan berlangsung lama. Ia menambahkan, “Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran.”

Piter juga mengingatkan bahwa kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan tekanan fiskal harus diantisipasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarotoritas ekonomi, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Dalam kondisi seperti ini, koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial. Dunia usaha dan pelaku pasar tentu menunggu sinyal kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan mengenai arah stabilitas sistem keuangan ke depan,” ujarnya.

Harga minyak saat ini telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang berada di kisaran US$ 70 per barel. Pasar menunjukkan harga antara US$ 90-100 per barel, menambah beban ekonomi.

Board of Experts Prasasti, yang pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, menyatakan bahwa harga tinggi tersebut dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mengatakan, “Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berpotensi melambat. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat turun ke kisaran 4,7-4,9 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.”

Halim juga menyoroti dampak fiskal. Ia menjelaskan bahwa dalam skenario harga minyak sekitar US$ 100 per barel dan Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar, defisit fiskal Indonesia akan melebar. Ia menegaskan, “Kami memperkirakan defisit fiskal berpotensi melebar ke kisaran 3,3-3,5% dari PDB, melampaui batas defisit 3% yang selama ini dijaga pemerintah.”

Perkiraan ini menandakan tekanan tambahan pada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menahan harga BBM dan mengelola dampak ekonomi makro yang lebih luas.

Secara keseluruhan, langkah menahan harga BBM dapat memberikan bantuan sementara bagi konsumen. Namun, jika harga minyak tetap tinggi hingga akhir tahun, tantangan bagi pemerintah akan meningkat, memerlukan koordinasi lintas lembaga dan kompensasi yang tepat sasaran untuk meminimalisir dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan fiskal.