Presiden Arahan Lahan Rel Kereta Jadi Perumahan Rakyat
Gambar atau konten salah?
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan, mengajukan laporan langsung ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa lahan negara banyak diduduki oleh pihak lain dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Temuan utama menunjukkan bahwa banyak lahan negara terletak di bantaran rel kereta api. Lahan tersebut tidak dimanfaatkan dan menjadi potensi penting bagi pembangunan perumahan.
Prabowo Subianto segera memberikan arahan agar lahan tersebut diambilalih dan digunakan untuk kepentingan publik. Salah satu fokusnya adalah pembangunan rumah rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Maruarar menyampaikan: “Arahan beliau bagaimana fokus di kota kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun, dalam dua hari ini kami sudah sisir dengan Dirut KAI dan juga Kepala Badan BP BUMN kemarin di Jakarta di Kawasan Tanah Abang,”
Ia menegaskan lagi: “Jadi bagaimana lahan negara dikelola jadi perumahan rakyat. Nanti dikombinasikan juga buat masyarakat penghasilan rendah dan menengah,”
Maruarar menekankan bahwa aset negara harus berkualitas dan optimal untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya di daerah strategis. Ia menambahkan: “Aset-aset negara ini harus semakin berkualitas, artinya bagaimana bisa digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Utamanya di daerah strategis,”
Perkembangan ini juga mencatat bahwa pada Senin (06 April 2026) telah dilakukan pertemuan dengan Dirut KAI dan Kepala Badan BP BUMN di Tanah Abang untuk memajukan rencana tersebut.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan lahan negara di bantaran rel kereta api sebagai pusat pembangunan perumahan rakyat, dengan dukungan lembaga terkait dan arahan langsung dari Presiden.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
