Presiden Prabowo Tandatangani 13 Proyek Hilirisasi Nasional

29 April 2026, saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Cilacap, Jawa Tengah, ia menandatangani peluncuran 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II bernilai Rp 116 triliun. Proyek ini menandai langkah konkrit pemerintah dalam memperkuat rantai nilai tambah industri nasional.

Di acara peresmian, Presiden menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi dasar utama kebangkitan ekonomi nasional. Ia berkata, “Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” menegaskan tekad negara untuk tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

Kebijakan ini dijalankan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara. Pemerintah tidak lagi memandang SWF sebagai instrumen investasi pasif, melainkan sebagai mesin strategis yang terintegrasi langsung dengan kebijakan industrialisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Rosan Roeslani, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, menekankan bahwa pengelolaan aset negara kini diarahkan sebagai katalis transformasi ekonomi nasional. Ia menilai bahwa aset negara harus menjadi alat aktif dalam mendorong pertumbuhan industri.

Di tingkat global, lanskap pengelolaan kekayaan negara juga mengalami pergeseran. Banyak negara mulai mengadopsi model SWF bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah domestik, seperti yang telah dilakukan Danantara Indonesia. Dengan cara ini, Indonesia menempatkan dirinya lebih dulu dalam mengintegrasikan fungsi investasi negara dengan agenda industrialisasi nasional secara konkret.

Rosan menambahkan, “Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya.”

Proyek-proyek ini mencakup pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian, peningkatan kapasitas refinery, produk turunan bernilai tambah, serta fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional. Berikut rincian 13 Proyek Hilirisasi Tahap II:

1. Pembangunan fasilitas kilang gasoline di Dumai, Riau, dan Cilacap, Jawa Tengah.
2. Pembangunan tangki operasional BBM di Palaran, Kalimantan Timur; Biak, Papua; dan Maumere, Nusa Tenggara Timur.
3. Fasilitas pengembangan produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
4. Pengembangan fasilitas manufaktur baja nirkarat dari nikel di Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.
5. Pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi lokal di Cilegon, Banten.
6. Ekosistem dan fasilitas produksi aspal buton di Karawang, Jawa Barat.
7. Hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, Jawa Timur.
8. Pengolahan sawit menjadi olefood dan biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara.
9. Fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Maluku Tengah.
10. Fasilitas terpadu kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah.

Dengan langkah ini, Indonesia menempatkan dirinya di garis depan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, menandai perubahan signifikan dalam cara negara mengelola kekayaan dan industri. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui pengembangan hilirisasi yang terintegrasi secara nasional.