Purbaya: APBN Siap Hadapi Krisis Energi Global Pasca Perang

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan situasi energi di Indonesia setelah beberapa negara mengalami dampak perang di Timur Tengah. Filipina sudah mengumumkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh menghadapi krisis bahan bakar minyak.

Purbaya menegaskan bahwa “darurat energi” tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari masalah pasokan. Ia menekankan bahwa “darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan.”

Ia berlokasi di kantor pusat di Jakarta Pusat pada hari Rabu, 25 Maret 2026, ketika menjelaskan bahwa APBN masih mampu menahan kenaikan harga energi. Purbaya menyatakan, “Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman.”

Menurut Purbaya, perubahan harga minyak dan subsidi energi masih terlalu dini. Ia menambahkan, “Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata.”

Ia menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan akan disesuaikan bila situasi pasar berubah drastis. Purbaya juga mengajak pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan berlanjutnya gangguan pasokan energi.

Indonesia harus memantau dinamika harga dan pasokan energi global, serta menyiapkan rencana mitigasi. Perubahan kebijakan di masa depan akan bergantung pada keputusan presiden dan kondisi pasar internasional.