Rapat Koordinasi 3 Kementerian Percepatan Sekolah Rakyat 2026

Di ruang Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, tiga kementerian—PU, Kantor Staf Presiden, dan Sosial—menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. Rapat ini dimaksudkan sebagai wadah memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, supaya pembangunan sekolah dapat selesai tepat waktu dan siap pakai pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menambahkan, “Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.”

Menurut data yang disampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi yang berada di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Semua lokasi masih dalam tahap konstruksi, dengan progres fisik rata‑rata mencapai sekitar 57 % per 19 Mei 2026.

Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan 93 lokasi tersebut pada 20 Juni 2026. Untuk menegaskan komitmen tersebut, Kuswara mengumumkan bahwa ia akan melakukan pengawasan langsung di lapangan, memastikan setiap pekerjaan dapat dipercepat sesuai target. “Kementerian PU juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PU,” tambahnya. Sebagai bagian dari upaya percepatan, 67.588 tenaga kerja konstruksi telah dikerahkan dan bekerja dalam tiga shift.

Deputi IV Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan guna menyelesaikan kendala pembangunan sehingga target dapat dicapai sesuai jadwal. Ia menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan harus tetap menjaga kualitas hasil pembangunan dan kesiapan operasional. “Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujarnya.

Fadjar juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan. Di antaranya, verifikasi lapangan pada 22 lokasi Sekolah Rakyat dan pelaksanaan tiga kali Rakor lintas sektor. Ia menambahkan, “Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah. Program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin, serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil.”

Di rapat tersebut turut hadir Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, jajaran Kementerian Sosial, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Program Sekolah Rakyat ini menandai upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan koordinasi lintas kementerian, tenaga kerja yang banyak, dan komitmen pengawasan langsung, pemerintah berharap target penyelesaian 93 lokasi pada 20 Juni 2026 dapat tercapai, memberi kesempatan belajar bagi ribuan anak di seluruh Indonesia.