Rusia Larang Ekspor Bensin 1‑31 Juli 2026 Pasokan Dalam
Gambar atau konten salah?
Rusia akan melarang ekspor gasoline atau bensin mulai 1 April 2026. Larangan ini bertujuan menjaga pasokan dalam negeri ketika harga minyak dunia naik akibat konflik di Timur Tengah.
Wakil Perdana Menteri Alexander Novak memerintahkan Kementerian Energi untuk menyusun aturan larangan ekspor bensin. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku sampai 31 Juli 2026.
Novak menyatakan langkah ini terpaksa diambil menanggapi gejolak harga minyak mentah global. Konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah dianggap menjadi penyebab utama fluktuasi harga minyak.
Rusia sudah sering membatasi ekspor bensin hingga solar. Pemerintah rutin melakukan pembatasan ini untuk menahan lonjakan harga bahan bakar dan mengatasi kekurangan di pasar domestik.
Meski ekspor dihentikan, Novak menegaskan bahwa permintaan pasar luar negeri terhadap energi Rusia masih tinggi. Namun, stabilitas di dalam negeri menjadi prioritas utama.
Tahun 2023, beberapa wilayah di Rusia dan bagian Ukraina yang dikuasai Rusia melaporkan kelangkaan bensin. Hal ini terjadi setelah Ukraina meningkatkan serangan terhadap kilang minyak Rusia, bersamaan dengan lonjakan permintaan bahan bakar.
Pernyataan resmi pemerintah menegaskan bahwa volume pengolahan minyak mentah saat ini tetap pada level tahun sebelumnya. Langkah ini bertujuan memastikan pasokan produk minyak tetap stabil di dalam negeri.
Menurut data industri, sepanjang tahun 2023 Rusia mengekspor hampir 5 juta metrik ton bensin ke pasar internasional. Angka tersebut setara dengan pengiriman sekitar 117.000 barel bensin per harinya.
Dengan larangan ekspor ini, Rusia berharap dapat menstabilkan harga bahan bakar dalam negeri, meski permintaan luar negeri tetap tinggi. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara tersebut untuk menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan dinamika pasar global.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
