Rusun Kiaracondong Dibangun Pakai Dana CSR, Bukan APBN

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai bergerak menyiapkan pembangunan rumah susun di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung. Proyek ini mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan yang terintegrasi dengan stasiun kereta. Target utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan yang digunakan seluas sekitar 9.600 meter persegi. Tanah ini milik PT KAI. Uniknya, pembangunan rusun ini tidak menggunakan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dananya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Astra. Untuk Kota Bandung sendiri, direncanakan akan dibangun sebanyak 1.000 unit rumah susun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mendorong pemanfaatan aset negara. Caranya tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Ada empat skema yang sudah dilaporkan kepada Presiden.

"Kita punya konsep ya, saya sudah laporkan kepada Presiden bagaimana tanah-tanah negara itu bisa di-treatment dengan empat cara. Satu, dibiayai dan dibangun oleh negara dalam hal ini oleh dibiayai oleh APBN, kedua Danantara, ketiga itu bisa dengan swasta ya bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal ya," kata Maruarar di lokasi pada Rabu, 15 Juli 2026.

Menurutnya, proyek di Kiaracondong ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Tujuannya menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Ia menyebut total ada 2.000 rusun yang akan dibangun di Bandung dan Jakarta melalui kerja sama ini.

"Kemudian hari ini juga terjadi suatu sinergi yang menurut kami sangat baik ya, karena ada partisipasi dari swasta yaitu Astra. Astra tahun ini total menyiapkan 2.000 rumah susun dan 1.000 renovasi. (Rumah susun) 1.000 di Jakarta, 1.000 di Bandung. Tadi spesifikasinya sudah dijelaskan, 36 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, dan ada area servis," ujarnya.

Maruarar menambahkan, pembangunan fisik akan dimulai setelah semua urusan administrasi dan perizinan rampung. Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pembangunannya sesudah kita konsultasi dengan BPK dan BPKP dan tentu sambil jalan izinnya diurus," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin memberikan gambaran yang lebih luas. Menurutnya, pembangunan rusun ini adalah bagian dari rencana besar mengubah kawasan Kiaracondong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung. Stasiun Kiaracondong akan menjadi titik sentralnya.

"Kita akan mengembangkan kawasan Kiaracondong ini menjadi salah satu pusat ekonominya Bandung nantinya. Kita akan integrasikan Laswi Heritage, kita akan integrasikan Stasiun Kiaracondong, kemudian juga di arah barat juga ada Stasiun Bandung," ujar Bobby.

Bukan hanya stasiun dan pusat perbelanjaan. Kawasan ini juga akan terhubung dengan pusat riset, pusat data, dan perkantoran milik PT KAI yang sedang dipersiapkan.

"Kemudian di belakang juga ada research center-nya kita, ada data center-nya kita, kemudian di depan juga akan kita kembangkan itu menjadi kawasan perkantorannya KAI nantinya," katanya.

Bobby menjelaskan, lahan yang disiapkan terdiri dari dua bidang. Total luasnya sekitar 9.600 meter persegi. Seluruh unit rusun akan dibangun dengan konsep hunian tipe 36.

"Ini ada dua hamparan terdiri dari 7.000 plus dengan 2.500, jadi totalnya sekitar 9.600 ya. Nanti kita dengan bicara teknis dengan Astra. Konsepnya itu adalah konsep 36, tipe 36," ungkapnya.

Soal kapasitas bangunan, Bobby mengatakan perhitungan teknis masih akan dibahas bersama Astra. Namun, target pembangunan untuk Kota Bandung tetap sebanyak 1.000 unit rusun.

"Nanti lagi kita hitung ya. Pokoknya program untuk Bandung ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi adalah 1.000," pungkas Bobby.

Proyek ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba mencari alternatif pembiayaan di luar APBN untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan melibatkan perusahaan swasta seperti Astra melalui program CSR, pembangunan bisa berjalan tanpa membebani anggaran negara. Konsep TOD juga diharapkan membuat hunian lebih terintegrasi dengan transportasi umum, sehingga memudahkan mobilitas penghuninya.