Kapolda Babel Perintahkan Razia BBM Subsidi

Kapolda Bangka Belitung, Irjen Viktor T Sihombing, memberikan perintah tegas kepada seluruh jajarannya. Mereka diminta mengawasi ketat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan, kata Viktor, tindakan hukum harus segera diambil tanpa kompromi.

Pernyataan itu disampaikan Viktor setelah menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan SPBU. Pertemuan berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026. "Kami audiensi dengan Pertamina dan juga perwakilan SPBU terkait dengan antisipasi pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat ada banyak antrean panjang di lapangan itu," ujar Viktor.

Dalam pertemuan itu, salah satu topik utama yang dibahas adalah antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Bangka. Viktor menjelaskan, mereka sudah mengidentifikasi penyebabnya. "Sambil kita melihat apa yang jadi problem (antrean panjang), kami tadi menemukan ada solusi-solusi dan nanti ini akan dibawa ke rapat Pemda mudah-mudahan nanti ada solusinya," sambungnya.

Viktor menekankan bahwa pendistribusian BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran. Polda, Pertamina, Pemerintah Daerah (Pemda), dan SPBU diminta bekerja sama untuk memastikan hal itu. "Yang jelas pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya, tidak boleh dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya. Kita mengimbau masyarakat supaya nanti tidak ada penyelewengan pendistribusian BBM subsidi," tegasnya.

Menyikapi antrean panjang yang mengular di beberapa SPBU, Kapolda sudah memerintahkan anak buahnya untuk turun langsung ke lapangan. Tugas mereka adalah mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU. Tujuannya agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu pengguna jalan lain. "Yang jelas lalu lintas harus tetap terjaga dan tidak boleh macet, dan penyelewengan BBM bersubsidi harus bisa diantisipasi kami juga akan melakukan tindakan-tindakan termasuk penegakkan hukum," katanya.

Viktor menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menindak pelanggaran terkait BBM bersubsidi. Bahkan jika ada anggota Polri yang terlibat, mereka juga akan ditindak tegas. "Semua orang punya peluang melakukan pelanggaran dan kita tidak pandang buluh. Makanya kita melihat, kalau ada anggota Polri yang salah kita ingatkan, ada dari instansi lain kita ingatkan beritahu kesatuannya, ada masyarakat dan ini saatnya kita ingatkan itu," tegasnya.

Ia juga menambahkan, "Kita akan mengintruksikan para Kapolres untuk merazia, mengawasi, menindak menegakkan hukum bila perlu menyita barang bukti yang sudah melakukan penyelewengan."

Antrean panjang di sejumlah SPBU, terutama di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, sudah terlihat sejak tiga hingga empat hari terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah tegas dari kepolisian diharapkan bisa mengembalikan distribusi BBM ke jalur yang benar dan mencegah kerugian negara.