S&P Pertahankan Peringkat Utang RI, DPR: Bukti Kepercayaan

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan positif terhadap langkah S&P Global Ratings yang tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional itu menetapkan peringkat BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek, dengan prospek yang stabil.

Menurut Misbakhun, keputusan ini menjadi bukti bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Di tengah ketidakpastian global, afirmasi dari S&P menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah masih dianggap kredibel.

"Ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi. Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026.

Misbakhun menjelaskan, penilaian S&P didasarkan pada beberapa faktor. Pertumbuhan ekonomi yang prospektif menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, tingkat utang pemerintah dan utang eksternal yang relatif terkendali juga turut berkontribusi. Ketahanan sektor perbankan dan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi pertimbangan lainnya.

Dalam konteks ini, Misbakhun mendorong pemerintah untuk terus menjaga kredibilitas APBN. Caranya dengan memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati. Tujuannya agar ruang fiskal tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga. Belanja negara harus selektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak bagi sektor riil," jelasnya.

Catatan S&P mengenai tekanan fiskal dan eksternal, menurut Misbakhun, harus dilihat sebagai masukan yang konstruktif. Masukan ini bisa digunakan untuk memperkuat kebijakan pemerintah. Tantangan seperti stabilitas nilai tukar rupiah, beban bunga utang, dan tekanan harga energi perlu dijawab. Caranya dengan koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas terkait lainnya.

Misbakhun menambahkan, kepercayaan dari S&P harus dijaga melalui kelanjutan agenda reformasi ekonomi. Hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, dan penguatan basis penerimaan negara harus terus dilanjutkan. Dengan begitu, ketahanan fiskal dan eksternal Indonesia akan semakin kuat.

"Target kita bukan sekadar mempertahankan investment grade. Yang harus kita bangun adalah fondasi ekonomi yang makin kuat agar Indonesia bisa naik kelas. Kepercayaan S&P ini perlu dijawab dengan disiplin fiskal, rupiah yang stabil, dan belanja negara yang benar-benar menggerakkan sektor riil," terangnya.

Peringkat investment grade yang dipertahankan S&P ini bukanlah jaminan tanpa syarat. Ada sejumlah tekanan yang perlu diantisipasi, seperti stabilitas rupiah dan beban bunga utang. Namun, afirmasi ini setidaknya memberi sinyal bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang diyakini oleh pasar internasional. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana menjaga momentum ini dengan kebijakan yang konsisten dan terukur.