Tambah Lapisan CHT, Target Juni Hentikan Rokok Ilegal
Gambar atau konten salah?
Layer baru tarif Cukai Hasi Tembakau (CHT) akan ditambahkan oleh pemerintah guna menekan peredaran rokok ilegal. Purbaya, Kepala Kementerian Keuangan, mengatakan pembahasan kebijakan ini akan segera dibawa ke DPR setelah masa reses berakhir.
“Jadi, kita ketemu setelah DPR udah selesai reses, kita akan ke DPR. Secepatnya lah,” ujar Purbaya di kantor kementerian pada Senin, 04 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa Bendahara Negara berharap layer cukai tambahan ini dapat mulai dijalankan pada Juni.
Menurutnya, percepatan diperlukan mengingat masih banyak barang rokok ilegal yang beredar. “Sekarang bulan Mei, kita harap Juni sudah bisa jalan,” kata eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Purbaya berharap dengan adanya layer tambahan, produk-produk yang selama ini beredar ilegal dapat ditarik masuk ke dalam sistem cukai. Pemerintah juga akan bertindak tegas terhadap pelaku yang mencoba mengakali aturan.
“Karena kalau nggak, saya itu barang-barang juga masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar, nanti mereka bisa masuk ke layer tersebut dan kalau ada yang main-main, saya tutup betulan. Serius itu ancamannya,” sebut dia.
Beberapa waktu lalu, Purbaya menyebut tambahan layer CHT diharapkan dapat memberi ruang bagi rokok ilegal masuk ke sistem resmi dan menjadi rokok legal. Dengan begitu, negara akan memperoleh setoran pajak dari rokok-rokok yang sebelumnya berstatus ilegal.
“Kita akan memastikan satu layer baru mungkin, masih disusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal,” ujar Purbaya di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Januari 2026.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan peredaran rokok ilegal dan peningkatan pendapatan pajak. Keterlibatan DPR dan Bendahara Negara menunjukkan komitmen serius dalam menegakkan kebijakan cukai baru.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
