Brantas Abipraya Sertifikasi Tenaga Kerja Sekolah Lampung

PT Brantas Abipraya (Persero) bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan Kementerian Pekerjaan Umum menggelar kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Jenjang 1-3 di Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung secara onsite pada 21 Mei 2026.

Di hari itu, sekitar tiga ratus tenaga kerja konstruksi yang langsung terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut hadir. Mereka berasal dari berbagai bidang pekerjaan: Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.

Pelaksanaan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kegiatan ini juga mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.

Dian Sovana, Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), menyampaikan bahwa sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional. Ia berkata, “Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.”

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal. Ia menambahkan, “Program Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik.”

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara onsite di lokasi proyek guna memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan. Indro Pantja Pramodo, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, menegaskan bahwa sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyatakan, “Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja. Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik.”

Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan, “Keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun.”

Indro juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi. Ia mengatakan, “Kami mengapresiasi sinergi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya melalui pelaksanaan sertifikasi dengan metode onsite. Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan.”

Menurut data Kementerian PU, agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi, terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator. Khusus sektor Prasarana Strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.

Melalui kegiatan ini, Brantas Abipraya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dengan sertifikasi onsite, tenaga kerja di lapangan dapat langsung diuji dan disertifikasi tanpa menunda progres proyek. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara BUMN dan kementerian dapat meningkatkan mutu konstruksi sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan.