Jabar dan BPS Teken Kerja Sama untuk Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Acara penandatanganan ini berlangsung di Lembur Pakuan, Subang, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut, serta perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Ketua BPS, Sonny Harry Budiutomo, memberikan apresiasi tinggi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mencatat bahwa komitmen dari Gubernur Dedi Mulyadi sudah terlihat jauh sebelum tahapan persiapan sensus dimulai pada tahun lalu. Salah satu inovasi yang membedakan Jawa Barat dengan provinsi lain adalah program lokal bernama "Jabar Ekotek". Melalui program ini, aparatur kewilayahan dari tingkat rukun tetangga (RT) hingga rukun warga (RW) ditugaskan untuk melakukan proses geoteaching. Metode ini berfokus pada pencatatan titik koordinat geografis dari setiap tempat usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Jika ditemukan warung, toko, atau bentuk usaha lainnya di lingkungan RT atau RW, koordinatnya langsung dicatat dalam sistem geoteaching. Langkah ini memudahkan BPS dalam melakukan pemetaan awal secara presisi. Sonny menyebutkan target sensus ekonomi untuk pelaku usaha di Jawa Barat adalah minimal 5,54 juta unit usaha. Target rumah tangga yang akan dikunjungi mencapai sekitar 17,7 juta keluarga, dengan total personel yang diterjunkan sebanyak 40.573 petugas. Metode pendataan dilakukan melalui sensus langsung secara door-to-door yang didukung oleh pegawai organik BPS di seluruh kabupaten dan kota. Skala pelaksanaan sensus kali ini tergolong masif mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. "Pendekatan langsung dari rumah ke rumah ini dinilai krusial untuk menangkap realitas ekonomi baru di masyarakat, terutama maraknya pelaku usaha digital yang beroperasi dari rumah tanpa plang nama resmi. Pendataan ini memastikan seluruh aktivitas ekonomi, baik yang berskala fisik maupun digital, dapat terpotret secara akurat untuk meminimalkan adanya sektor usaha yang terlewat dari rekaman statistik," kata Sonny. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan pembangunan. Ia mengkritik pola perencanaan konvensional yang sering mengandalkan estimasi kasar atau asumsi sepihak akibat keterbatasan data yang mutakhir. "Kita ini kepala daerah. Membangun itu harus berbasis data, bukan kira-kira. Karena keterbatasan APBN, sensus nasional biasanya diadakan 10 tahun sekali, padahal dinamika populasi dan ekonomi berubah setiap hari. Selama ini kita kekurangan data aktual, akhirnya banyak anggaran yang berpotensi tidak tepat sasaran," ujar Dedi Mulyadi. Gubernur menggambarkan betapa cepatnya status sosial ekonomi masyarakat dapat berubah di lapangan. Ia mencontohkan, seorang warga yang sebelumnya memiliki usaha produktif dengan pendapatan Rp10 juta per bulan, bisa seketika jatuh ke dalam kemiskinan apabila mengalami gangguan kesehatan berat seperti stroke atau harus menjalani cuci darah. Sebaliknya, warga miskin berpendapatan di bawah Rp1 juta bisa mengalami peningkatan. Dedi Mulyadi mengusulkan agar Jawa Barat dapat mengalokasikan anggaran daerah secara mandiri untuk melaksanakan sensus berkala. Ia mendorong pelaksanaan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian di tingkat provinsi dapat dilakukan setahun sekali, atau bahkan setahun dua kali jika anggarannya memungkinkan. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPS ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas data ekonomi daerah. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.