Jabar Tandatangani Akses Pendidikan Swasta 77Ribu

Di SMKN 1 Bandung, 15 Juni 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani komitmen bersama puluhan sekolah swasta. Langkah ini dimaksudkan agar siswa yang tidak mendapat tempat di SMA dan SMK negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta yang bekerjasama dengan pemerintah.

Program ini dinamakan Program Aksesibilitas Pendidikan Jawa Barat. Ia muncul setelah hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menunjukkan masih ada puluhan ribu calon siswa yang belum dapat terserap ke sekolah negeri karena keterbatasan kapasitas.

Menurut data Pemprov Jabar, sebanyak 444 ribu calon murid telah terpetakan dalam sistem. Dari jumlah tersebut, sekitar 77 ribu siswa diproyeksikan akan mendapatkan akses pendidikan melalui skema kerja sama dengan sekolah swasta yang biayanya ditanggung pemerintah.

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jawa Barat, Ade Herdiana, menjelaskan bahwa penandatanganan hari ini merupakan tahap pertama. Ia berkata, “Hari ini merupakan penandatanganan komitmen bersama Pemprov Jabar dengan sekolah swasta di Jawa Barat. Penandatanganan ini adalah merupakan penandatanganan tahap satu ya. Ini dikhususkan untuk sekolah swasta kerjasama SSK Sekolah Maung,” ujar Ade.

Ia menambahkan bahwa tahap berikutnya akan melibatkan sekolah swasta reguler yang masih menjalani proses verifikasi. “Sedangkan untuk penandatanganan tahap dua sekolah swasta kerjasama reguler PCMB ya, akan dilaksanakan kemudian karena masih tahap verifikasi,” katanya.

Namun Ade menegaskan bahwa tidak semua sekolah swasta di Jawa Barat bersedia bergabung. Ia mengungkapkan, “Penandatanganan ini sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena yang pertama, sekolah swasta tidak seluruhnya bersedia kerjasama dikarenakan yang pertama tidak ada izin yayasan, dan yang kedua SPMB-nya sudah tutup, artinya kuotanya sudah terpenuhi,” jelasnya. Tercatat ada 39 SMA dan 19 SMK yang akan melakukan kerja sama dengan Pemprov Jabar hari ini.

Jumlah lulusan SMP sederajat tahun ini mencapai 838.427 siswa. Namun, yang mengikuti PCMB tercatat sebanyak 462.910 calon murid. Daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 319.810 kursi. Setelah dikurangi kuota Sekolah Maung sebanyak 18 ribu siswa, masih terdapat selisih lebih dari 114 ribu calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.

Menurut Ade, “Sudah dikurangi Sekolah Maung 18.000, jadi ada selisih 114.032 calon murid yang ikut PCMB saja ya. Dan yang tidak ikut PCMB itu ada 376.000 ya,” ujarnya. Ia melanjutkan, “Jadi total yang ikut PCMB yang tidak diterima PCMB 114.032 ditambah yang tidak ikut PCMB ada 376.000, totalnya ada 490.032 calon murid,” katanya.

Namun dari jumlah tersebut, yang masuk dalam skema bantuan biaya pendidikan hanya sekitar 77 ribu siswa. “Sedangkan yang diakomodir ke sekolah swasta kerjasama itu kurang lebih 77.000 calon murid sesuai dengan pernyataan Pak Gubernur. Jadi intinya, tidak semua yang daftar ke sekolah swasta itu mendapatkan keringanan biaya,” tegas Ade.

Ade mengaku hingga saat ini pihak sekolah swasta belum memperoleh gambaran pasti mengenai mekanisme penyaluran 77.000 siswa tersebut. Ia berkata, “Mengenai pola penyaluran calon murid yang kurang lebih 77.000 itu seperti apa kita tidak tahu ya, karena pihak sekolah tidak tahu mana saja calon murid tersebut gitu kan. Apakah berdasarkan rekomendasi Disdik atau langsung datang ke sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kalau datang langsung ke sekolah, pihak sekolah tentunya akan kerepotan gitu kan karena akan sulit menginventarisir atau mengidentifikasi calon murid yang 77.000 tersebut ya,” katanya.

“Timbul pertanyaan, kenapa hanya 77 ribu calon murid yang diakomodir masuk ke sekolah swasta kerjasama gitu kan? Itu dikarenakan menyesuaikan dengan batas maksimal beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD,” pungkasnya.

Program ini menandai upaya pemerintah untuk menutup celah antara jumlah lulusan SMP dan kapasitas sekolah negeri. Dengan menyalurkan sebagian besar siswa ke sekolah swasta yang bersedia bekerja sama, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan pada sistem pendidikan negeri. Namun, mekanisme penyaluran dan verifikasi masih perlu disempurnakan agar semua calon murid yang membutuhkan akses dapat menerima bantuan secara adil dan teratur.